BOLTIM – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menjadi sorotan menyusul meningkatnya dugaan pelanggaran dan konflik horisontal antar pendukung selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024.
Situasi ini dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya kampanye bagi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, serta menimbulkan potensi penundaan tahapan kampanye.
Pelanggaran yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perusakan alat peraga kampanye (APK) seperti baliho kandidat, tetapi juga melibatkan keterlibatan ASN dan aparat desa dalam aktivitas kampanye.
Lebih mengkhawatirkan lagi, gesekan antar kelompok pendukung kandidat memicu konflik dan kerusuhan di sejumlah wilayah Boltim.
Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengundang perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh, memberikan tanggapannya terkait situasi ini saat ditemui awak media di Caffe Strawberry, Kota Kotamobagu, Rabu, 9 Oktober.
Ardiles mengatakan bahwa Bawaslu Sulut telah menerima sejumlah laporan dari Bawaslu Boltim terkait dugaan pelanggaran kampanye.
“Kami telah menerima beberapa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye yang disampaikan Bawaslu Boltim,” ujar Ardiles.
Ardiles menjelaskan bahwa laporan yang diterima mencakup berbagai jenis pelanggaran.
“Beberapa laporan yang sudah kami terima di antaranya pengrusakan APK berupa baliho kandidat, keterlibatan ASN dan aparat desa dalam berkampanye, bahkan gesekan antar massa yang memicu terjadinya konflik dan kerusuhan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa situasi ini bisa berujung pada pembatasan atau bahkan penundaan kampanye jika tidak segera ditangani dengan baik.
“Jika ada pelanggaran, kita rekomendasikan untuk dilakukan penundaan kampanye,” tegas Ardiles.
Oleh karena itu, Ardiles mengimbau para Paslon Bupati dan Wakil Bupati serta para pendukungnya untuk menjaga ketertiban dan stabilitas selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Kami sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik Polda Sulut maupun Polres Boltim, terkait potensi konflik ini. Kami juga meminta kedua kandidat untuk mengawasi dan mengimbau pendukung masing-masing agar menjaga stabilitas keamanan dengan tetap mengusung Pilkada Damai,” tambah Ardiles.
Ketua Bawaslu Sulut itu juga menyerukan agar semua pihak bersatu dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Boltim, tanpa adanya konflik yang dapat merusak proses demokrasi.
“Mari kita sama-sama sukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan aman dan damai, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tandas Ardiles. (guf)
