BITUNG — Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Bitung menjadi SKPD terakhir di hari ke empat, Kamis (16/4/2025) yang dievaluasi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Dinas PUTR membeberkan capaian penyerapan dan realisasi anggaran.
Pemaparan itu disampaikan Kepala Dinas PUTR Kota Bitung, Rizal Sompotan, dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ di ruang sidang paripurna DPRD Bitung, Kamis (16/4/2026) menjelang tengah malam.
Pantauan awak media, suasana rapat sempat memanas usai Sompotan menjelaskan realisasi anggaran, khususnya terkait pembayaran lahan.
Namun, dengan penguasaan materi yang baik, Sompotan memaparkan secara rinci item per item realisasi anggaran, sekaligus menjawab substansi pertanyaan dari pimpinan dan anggota Pansus LKPJ.
Anggota Pansus LKPJ, Syam Panai, menyatakan bahwa secara umum pihaknya dapat menerima penjelasan yang disampaikan Dinas PUTR.
“Memang ada beberapa catatan, khususnya terkait perbaikan infrastruktur di Kota Bitung yang masih perlu ditingkatkan. Tapi secara garis besar, apa yang disampaikan Kadis PUTR bisa kami terima,” ujar Syam.
Meski demikian, Pansus tetap memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi ke depan, terutama dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Bitung.
“Pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya menutup. (***)
