Manado, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut langsung menyoroti dinas pangan provinsi sulut saat Rapat Internal LKPJ Gubernur tahun 2024 bersama Tim TAPD.
Ia sempat menyinggung terkait keseriusan dinas pangan dalam menyediakan pangan di daerah-daerah rawan pangan.
Dikatakannya, jika kepala dinas pangan intens mengunjungi daerah-daerah rawan pangan, pasti akan menemui di beberapa daerah di provinsi Sulawesi Utara yang desa-desanya perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) sulut dalam hal ini dinas pangan.
“Kiranya di hari-hari peringatan hari hesar keagamaan seperti yang kemarin umat Muslim telah melaluinya seperti bulan puasa dan hari raya idul Fitri 1446 H/2025 M, tidak ada lagi yang namanya kelangkaan pangan,” ungkap Anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI P, di ruangan paripurna DPRD Sulut saat Rapat Internal LKPJ Gubernur Tahun 2024, Rabu (16/4/2025).
“Tentunya untuk daerah-daerah rawan pangan seperti Daerah 3T ( daerah tertinggal, terdepan, dan terluar). Daerah-daerah ini memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang kurang berkembang dengan daerah lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” beber Srikandi PDI P yang begitu antusias menyuarakan hak para kaum tertindas.
Dirinya juga membeberkan di mana, daerah-daerah kepulauan bisa menjadi fokus prioriti dinas pangan provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka pemerintah memberikan bantuan dalam ketersediaan pangan.
“Masyarakat yang berada di daerah kepulauan atau berada di daerah 3T, mereka juga merupakan kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dari keberadaan di NKRI,”tandasnya
