Manado, LKPJ Gubernur tahun 2024, berlanjut dengan pembahasan TAPD mitra komisi III DPRD Sulut, Rabu (16/4/2025) di ruang paripurna Gedung Cengkeh. Anggota DPRD Sulut dari fraksi PDI, daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang masuk saat rapat internal Pansus LKPJ Gubernur, sempat menanyakan beberapa pertanyaan sekaligus memberikan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dikatakannya, Pansus LKPJ Gubernur fokus membahas mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya di dapil saya BMR, lebih khusus lagi di kabupaten Bolaang Mongondow.
Dimana saya sendiri pun menjelaskan bahwa memang saat musim hujan, kalau hujan tinggi di daerah kami BMR sangat rawan sekali bencana.
“Jika volume hujan deras BMR sering terjadi banjir, longsor, jalan putus, pohon-pohon besar tumbang, dan lain sebagainya,”paparnya di depan kadis PUPR provinsi sulut.
“Ini perlu dilakukan mitigasi dan juga antisipasi yang bisa meminimalisir adanya bencana,” tambahnya.
Lanjutnya memaparkan, Infrastruktur di Bolmong yang jalannya ada di daerah Pindol yang sering dilalui oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kantor pemerintahan di Lolak, jadi kekuhan utama.
Terutama ASN yang tinggal di Dumoga. Jalur alternatif lebih cepat dari Dumoga langsung potong lewat jalan Pindol karena lebih cepat sampai dibanding lewat Kotamobagu. Di situ juga ada proyek Nasional. Salah satunya bendungan Lolak yg baru diresmikan pak presiden jokowi.
“Yang memprihatinkan, jalanan masih banyak berlubang dan sering terjadi longsor. Jadi kedepannya harus menjadi prioritas, karena kalau bendungan lolak di buka untuk umum bisa jadi objek wisata,” jelasnya.
Lebih jauh ia juga merekomendasikan TAPD untuk mengalokasikan anggaran selain ke Jalan Pindol yang jadi kewenangan provinsi, ada juga jalan Pontodon – Insil yang sering di lewati oleh petani.
“Ini jalur alternatif kalau mau ke manado memutar dari arah Boltim. Jalannya sempit, dan sebelahnya jurang. Jadi kalau musim hujan selain licin, disitu juga rawan kecelakaan di sebabkan jalannnya terlalu sempit. Kita tahu bersama bahwa jalan tersebut merupakan jalan trans, dimana para petani kalau musim panen pergi ke kebun melewati jalan tersebut. Jadi tolong diseriusi oleh dinas PUPR,” tegasnya.
Ia juga mengharapkan PUPR Sulut dalam menghadapi bencana ada kesiap Siagaan yang bisa meminimalisir.
“Untuk pembangunan infrastruktur di daerah BMR lima (5) tahun kepemimpinan OD-SK ini, tentunya sudah baik. Kami sebagai DPRD dalam tugas pengawasan, maka perlu kami sampaikan perbaikan-perbaikan kedepan bisa menjadi rekomendasi kedepan kepada gubernur Mayjen (Purn.) Yulius Selfanus dan Vicktor J Mailangkey,” pungkasnya.
