Manado, Anggota DPRD Provinsi Sulut yang masuk dalam pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024, bersama Tim TAPD, kamis (16/4/2025) di ruang paripurna kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti Dinas Sosial.
Kepada Dinas Sosial Provinsi Sulut, ia menyinggung terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan TMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Dikatakannya, bagaimana penyesuaian data yang masuk di dalam DTKS dan PMKS. Apakah data yang sudah di masukkan itu sesuai dengan yang akan di berikan bantuan.
“Kami sebagai wakil rakyat yang di duduk di DPRD ketika akan memberikan paket bantuan kepada penyandang disabilitas, keterbatasan sosial. Apakah data yang terinput sudah sesuai dengan data DTKS dan PMKS,” tanya Anggota DPRD Sulut Dapil BMR.
Laniutnya menuturkan, diimana banyak permasalahan yang di temui di masyarakat ketika turun lapangan adalah DTKS itu tidak sesuai.
“Ada keluarga yang taraf kehidupan tergolong mampu menerima bantuan dari pemerintah, sedangkan keluarga yang kurang mampu tidak menerima bantuan” sesalnya saat bertanya kepada kadis dinas sosial provinsi sulut.
“Bagaimana sinkronisasi DTKS dari Kabupaten/Kota dengan Dinas Sosial Provinsi Sulut. Harapan kami kedepan kiranya data DTKS dan TMKS dari Kabupaten/Kota dan Dinsos Sulut berjalan seiringan,” harapnya.
Lebih jauh Feramitha Mokodompit, pertanyakan terkait RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang menjadi program Dinas sosial sulut sepanjang tahun 2024.
“Apakah berjalan sesuai target atau tidak,” tanyanya dengan nada tegas.
Masih banyak yang kami temui masyarakat yang rumahnya sudah rusak (tidak beratap, dinding jebol, berlantaikan tanah).
“Sungguh sangat memperihatinkan jika yang mendiami rumah tersebut adalah orang sudah lanjut usia, keterbatasan mental, dan disabilitas,” paparnya.
“kalau bisa kedepannya program RTLH lebih di tingkatkan, dan lebih fokus kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak untuk di huni,” pintanya.
