Manado, Rapat Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024 bersama Mitra Kerja Komisi IV, Rabu (16/04/2025) bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut.
Anggota Pansus dari fraksi PDI P Dapil BMR merekomendasikan untuk penambahan anggaran pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut.
Dikatakannya, setiap melaksanakan sosialisasi dampak lingkungan maupun mitigasi dan lain sebagainya, DLH biasa menjadi rujukan sektor-sektor maupun bidang manapun dalam membangun sebuah proyek baru.
“Oleh karena itu, saya merekomendasikan DLH terutama untuk bagian pengawasan dalam melaksanakan koordinasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dialokasikan anggaran cukup banyak,” pintanya.
Politisi Muda ini menegaskan, berbicara tentang Amdal tidak boleh main-main. Sehingga kedepannya permintaan dari proyek atau pembangunan baru dimanapun itu harus sesuai dengan rujukan dari DLH.
“Kita tahu bersama, bahwa kalau sudah terlanjur membangun, kemudian Amdal tersebut tidak dijadikan rujukan, maka penyebabnya sampai pada potensi banjir dan lain sebagainya,” tandasnya.
Sementara itu, Kadis DLH Provinsi Sulut, Arfan Basuki memberikan apresiasi kepada Feramitha Mokodompit atas support terhadap penambahan anggaran pengawasan di DLH.
“Terima kasih dukungannya. Memang masalah Amdal ini kita luar biasa dihantam habis-habisan. Contohnya di Manado Utara kita di demo habis-habisan,” kata Arfan.
Arfan membeberkan, anggaran pengawasan terlalu kecil di DLH hanya berkisar di angka 80an juta. Sedangkan pengaduan yang datang dari 15 kabupaten/kota setiap tahun luar biasa banyak.
“Tahun ini kita baru masuk di bulan April sudah ada sekitar 42 pengaduan yang masuk. Terakhir saya menerima dengan pak Wakil Gubernur terkait pengaduan dari masyarakat Maen dan Minori terhadap pencemaran air yang diduga terjadi dari kegiatan PT MSM dan TTN. Dan kami sudah berkordinasi dengan 3 sampai 4 instansi terkait membentuk tim dan kami akan turun langsung,” ungkap Arfan.
