Sulut, Pembangunan desa merupakan salah satu dari 8 asta cita presiden dan wakil presiden terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, sehingga dana APBN yang diberikan untuk pembangunan dan pengembangan desa mencapai 71 triliun pada 2025.
Sejalan dengan itu Anggota Komisi 1 DPRD sulawesi utara menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Sulut dalam rangka mendapatkan data dan informasi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota DPRD Sulut Dapil BMR, Feramitha Tiffani Mokodompit, S.M.,M.B.A pertanyakan mengenai transparansi anggaran dana desa dan bagaimana realisasinya dalam bentuk pembangunan dan pengembangan desa serta sinkronisasi penerima bantuan BLT di setiap desa apakah sesuai dengan data
Lebih jauh Feramitha mengutarakan terkait dengan kawasan pembangunan desa Nasional, dan tadi Pak Kadis sudah jelaskan ada di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolmut yang menjadi fokus target pembangunan desa nasional.
“Lalu bagaimana dengan fokus PMD ke desa-desa yang masih masuk dalam kategori desa tertinggal , ada 10 jumlahnya di provinsi sulawesi utara,” tanya Srikandi Muda PDI Perjuangan Dapil BMR di ruang komisi I Gedung Cengkeh, Senin (21/1/2025).
Dirinya juga menyampaikan seperti yang diketahui terdapat empat (4) kualifikasi desa. Ada desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju.
“Ternyata saya cek di Web resminya dari kementrian desa ada 15.000 desa yang sudah termasuk desa mandiri dan 5.000nya masih desa tertinggal,” ungkapnya.
“Di sulawesi utara sendiri masih ada beberapa yang masuk dalam kategori desa tertinggal dan masih masih banyak juga yang masuk dalam kategori desa berkembang,” sambungnya mempertegas.
Feramitha juga menekankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan untuk desa-desa yang masih masuk kategori teringgal dan berkembang terutama di Dapil BMR.
Desa tertinggal masih ada di Bolaang mongondow, bolaang mongondow selatan, timur, utara. Ini perlu keseriusan PMD melalui APBD agar di prioritaskan. Begitu pun dengan desa berkembang nantinya ini akan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa).
“Karena jika dilihat dari Data ketimpangan kemiskinan di Provinsi Sulut menurun, tetapi di daerah kepulauan dan pesisir pantai BMR kemiskinannya masih tinggi sehingga ini lah salah satu penyebab pembangunan desa yang masih tertinggal” tandasnya
