Sulut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Balai Wilayah Sungai I (BWS I) Sulut, di ruang komsi III Kantor DPRD Sulut Kairagi, Senin (3/6/2024).
RDP Kali ini membahas mulai dari penyelesaian pengendali banjir KSPN Likupang (Drainase KEK Likupang dan Tanggul Banjir Sungai Maen), pembangunan bangunan pengaman pantai pulau mingas (lanjutqn), Air Baku Bendumgan Lolak tahap I, Revitalisasi Danau Tondano, dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas jalur DAS Tondano, juga membahas anggaran tahun 2023 dan dana loan atau pinjaman luar yang disalurkan di Sulawesi Utara, ganti untung lahan, serta penanganan banjir sungai Mahawu dan Bailang.
Saat membahas persoalan penyelesaian penanganan musibah banjir yang sering melanda kelurahan Bailang dan Mahawu.
Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) dua periode duduk di DPRD Kota Manado dan 2 periode duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini, terlihat geram karena tahun hampir 20 tahun menjadi anggota dewan, hingga saat ini penanganan sungai Mahawu dan Bailang hanya sampai di desain saja oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA).
Amir Liputo menegaskan, dampak banjir besar sungai Mahawu dan Bailang mengakibatkan rumah warga tenggelam dengan ketinggian air melewati atap rumah.
“Saya mau bicara di sini itulah kewajiban kami, masyarakat telah mewakilkan kami sebagai Wakil Rakyat. Tolong sampaikan salam kepada pak Dirjen. Jangan sampai pak Dirjen pulang, itu akan sama dengan pejabat Manado yang lain yang ada di pusat sana, di cap oleh orang Manado tidak berbuat apapun,” kata Liputo dengan nada marah saat RDP pada Kabalai BWS I Prov. Sulut.
Senada dengan Yongki Limen juga menegaskan, justru masalah anggaran bukan menjadi faktor yang menghambat aspirasi masyarakat yang sudah sejak tiga tahun lalu disampaikan.
“Kalau bilang tidak ada dana, tahun ini berapa proyek? Kalau tidak ada dana, pasti mandek semua proyek. Selama tiga tahun ini ada proyek, ada anggaran berarti.” terangnya saat RDP
Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut bukan lagi tentang anggaran, tapi niat dari Balai Sungai.
“Ini tinggal niat saja. Berapa besar ini bailang terus tidak bisa direalisasi? Kalau jawabannya selama tiga tahun ini tidak ada dana, buktinya tiga tahun ada proyek, kenapa kalau buat bailang tidak bisa,” paparpnya di ruang Komisi III.
Menanggapi apa yang jadi penyampaian komisi III DPRD Sulut,Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Prov. Sulut Sugeng Harianto menuturkan, hari ini pihaknya menerima banyak sekali masukan terkait dengan banjir dan juga kegiatan-kegiatan lain yang perlu ditindaklanjuti.
“Dalam waktu dekat akan kami pelajari apa yang sudah kami terima masukan dari anggota dewan yang terhormat, dari apa-apa yang bisa kita tindaklanjuti segera dalam waktu dekat maupun dalam proses nanti,” ucap Sugeng saat RDP di depan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sulut.
“Karena tugas kami di sini menampung, menerima masukan dan permohonan masyarakat melalui DPRD anggota dewan yang terhormat dan kita akan sampaikan ke pusat untuk kalau yang bisa kita tangani segera, kita tangani. Dan kalau tidak, nanti kita akan sampaikan ke pemerintah pusat kita teruskan, untuk kita mintakan anggaran untuk penanganan masiv banjir yang tadi disampaikan, terutama di Mahawu dan Bailang,” ungkapnya.
Adve/Ahmad