BOLTARA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri kunjungan kerja Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa, dan Asosiasi Linmas (Aslinmas) Kabupaten Boltara, di Gedung Wanita, kawasan Batu Pinagut, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Boltara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, khususnya dalam pengawasan pembangunan desa, pencegahan tindak pidana korupsi, serta pendampingan hukum bagi aparat desa.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh menyampaikan apresiasi atas kunjungan Plt. Kajati Sulut. Ia berharap koordinasi dan pendampingan hukum dari Kejaksaan semakin intensif agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan itu, Aditya juga menyampaikan dua pesan penting kepada organisasi yang dilantik.
Kepada Srikandi Jaga Desa, ia berharap organisasi tersebut menjadi pelopor pemberdayaan perempuan sekaligus berperan aktif dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Sementara kepada Aslinmas, Aditya menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Ia juga meminta agar Aslinmas terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa sekaligus memperkuat pengawasan dan stabilitas keamanan di tingkat desa.
Sementara itu, Plt. Kajati Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, dalam arahannya menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa, dan Linmas dalam menjaga integritas serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendukung upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa melalui edukasi dan pendampingan hukum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Boltara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pengadilan Agama Boroko, perwakilan pengurus DPD Srikandi Jaga Desa dan DPD Aslinmas Sulawesi Utara, Plt. Ketua TP-PKK Boltara Ny. Moy Olivia Pontoh Mamonto, anggota DPRD Boltara, Sekretaris Daerah Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., Ketua DWP Boltara Ny. dr. Firlia Mokoginta Mokoagow, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, sangadi, pengurus TP-PKK kecamatan dan desa, insan pers, serta pengurus dan anggota organisasi yang dilantik. (***)