Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Bolmong Raya
  • Boltim
  • Headline

Tokoh Pemuda Boltim Astam Agow: Turunnya Tim ESDM Sulut Bukti Pemerintah Serius Wujudkan WPR Tobongon

Gufran Mamonto 7 Agustus 2026 2 minutes read

BOLTIM – Harapan ribuan penambang tradisional di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), untuk kembali memperoleh kepastian hukum terus menguat.

Respons cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang turun langsung menindaklanjuti usulan pengembalian status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari tokoh pemuda Boltim, Azkabul Agow. Pria yang akrab disapa Bung Astam itu menilai kehadiran tim Dinas ESDM Sulut di lokasi eks WPR Tobongon merupakan sinyal positif bahwa pemerintah benar-benar hadir mendengar aspirasi masyarakat penambang.

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan awal dari proses penting untuk mengembalikan kepastian hukum bagi ribuan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Ini adalah kabar gembira bagi para penambang lokal. Kehadiran Dinas ESDM Provinsi Sulut di lokasi eks WPR Tobongon merupakan langkah awal yang sangat positif agar legalitas WPR Tobongon segera terwujud. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar Astam, Kamis (6/8/2026).

Astam menegaskan, tambang rakyat di Tobongon memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Aktivitas pertambangan tradisional yang dilakukan secara manual selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga.

Dari hasil menambang, kata dia, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi, bahkan menanggung biaya kesehatan keluarga.

“Masyarakat bekerja secara manual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, kepastian hukum sangat penting bagi mereka,” tegasnya.

Ia berharap proses pengusulan WPR dapat berjalan cepat hingga memperoleh persetujuan pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat bekerja secara legal, aman, dan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan.

Tak hanya itu, Astam juga mengajak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk terus mengawal seluruh tahapan administrasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar legalitas WPR Tobongon segera diterbitkan.

“Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan agar perjuangan masyarakat penambang tidak berhenti di tengah jalan. Ketika WPR resmi ditetapkan, manfaatnya bukan hanya dirasakan para penambang, tetapi juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” pungkasnya. (***)

About the Author

Gufran Mamonto

Author

View All Posts

Post navigation

Previous: Andrei Angouw Ungkap Kunci Investasi Manado di Hadapan BKPM, Daya Beli Jadi Penentu Investor Masuk
Next: Tambang Rakyat Panang-Benteng Kotabunan: Warisan Sejarah yang Jadi Nadi Ekonomi Warga Tanpa Alat Berat

Related Stories

IMG-20261116-WA0061
  • Boltim
  • Headline

‎APRI Desak Kapolda Sulut Libatkan Seluruh Stakeholder, Penanganan PETI Boltim Jangan Hanya Berujung Penertiban

Gufran Mamonto 16 November 2026
IMG_4462
  • Headline
  • Kotamobagu

Weny Gaib Pimpin Apel Siaga Bencana, Kotamobagu Perkuat Kesiapan Hadapi Cuaca Ekstrem

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026
IMG_4458
  • Bolmong
  • Headline

Wabup Dony Lumenta Soroti Keamanan Pangan SPPG, Pengelola Diminta Disiplin Jalankan SOP

Redaksi Suarasulut.com 16 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.