Manado, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo kembali melontarkan catatan tajam saat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 bersama TAPD Pemprov Sulut.
Ia menyambut baik paparan Bappeda soal 8 prioritas pembangunan daerah, namun langsung menguji substansinya. Fokus Amir tertuju pada korelasi antara target yang dicanangkan dengan realisasi di lapangan.
Amir Liputo menyambut baik pernyataan Bappeda terkait indikator kinerja. Namun ia menegaskan masih ada 50% capaian yang jadi pertanyaan besar, khususnya terkait IGU atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
“Ada delapan (8) prioritas. Yang jadi pertanyaan saya, apa korelasi, apa yang tercapai dan tidak tercapai,” ucap Amir di ruang paripurna Gedung Cengkeh, Selasa, (7/7/2026).
Bagi Amir, angka capaian tidak boleh berhenti di slide presentasi. DPRD butuh tahu benang merahnya: prioritas mana yang benar-benar jalan, mana yang hanya jadi wacana.
Sorotan paling tajam Amir diarahkan pada misi peningkatan daya saing investasi. Ia mempertanyakan bukti nyata masuknya investasi ke Sulut, bukan sekadar target di dokumen RPJMD.
“Peningkatan daya saing investasi, ada tidak investasi yang masuk. Jangan-jangan hanya di atas kertas,” tegas Amir Liputo.
Pertanyaan itu menusuk, karena investasi adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jika hanya tercatat di atas kertas, maka misi RPJMD kehilangan maknanya.
Amir menegaskan interupsi kritisnya bukan bentuk protes emosional. Itu murni bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD sebagai pengawas APBD.
“Kami bicara begini bukan karena marah. Tapi kita merasa bertanggungjawab. Uang yang kita bahas ini uang rakyat Sulut,” ujarnya.
Sikap itu ia tunjukkan saat menyoroti pengurangan kemiskinan. Amir meminta Pemprov merinci langkah konkret yang sudah dilakukan sepanjang 2025, bukan sekadar menyebut target penurunan angka.
“Contoh penggulangan kemiskinan. Tahun 2025 apa yang sudah dilakukan. Programnya apa, sasarannya siapa, dan hasilnya berapa. Itu yang kami mau tahu,” pinta Amir Liputo.
Catatan Amir Liputo mewakili suara Banggar DPRD Sulut yang menuntut akuntabilitas berbasis data. 8 prioritas RPJMD harus diuji satu per satu: korelasinya dengan realisasi anggaran, dampaknya ke masyarakat, dan bukti fisiknya di lapangan.
Dengan nada “menggigit” tapi tetap konstruktif, Amir mengingatkan Pemprov Sulut bahwa opini WTP dari BPK adalah pintu masuk, bukan garis finish. Garis finishnya adalah ketika rakyat Sulut benar-benar merasakan hasil APBD 2025.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan terus didalami Banggar DPRD Sulut hingga semua pertanyaan terjawab sebelum dibawa ke Paripurna penetapan.