MANADO– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diminta berhenti mengandalkan pola kerja birokrasi yang bersifat rutin. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bergerak lebih agresif mengoptimalkan aset daerah dan mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui pajak baru.
Penegasan itu disampaikan Gubernur YSK saat memimpin rapat kerja perangkat daerah di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (7/7/2026).
Dalam arahannya, YSK mewajibkan seluruh OPD memperkuat sinergi dengan PT Membangun Sulut Maju (MESMA), PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU), Bank SulutGo (BSG), serta Tim Khusus yang telah dibentuk pemerintah provinsi.
Menurutnya, keberadaan BUMD harus menjadi instrumen penghasil pendapatan daerah melalui pengelolaan aset dan potensi yang dimiliki pemerintah, bukan dengan menambah beban masyarakat.
“BUMD kita hadir bukan untuk membebani masyarakat dengan pajak baru, tetapi menjadi mesin yang menghasilkan pendapatan daerah dari potensi dan aset yang kita miliki,” tegas YSK.
Gubernur menilai masih banyak aset milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Salah satunya kapal milik Dinas Perhubungan yang selama ini dinilai hanya menyedot anggaran pemeliharaan tanpa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
YSK meminta setiap aset yang dimiliki pemerintah dapat dioptimalkan sehingga sedikitnya mampu menutup biaya operasional dan perawatan.
Selain pengelolaan aset, YSK juga menginstruksikan seluruh kepala OPD lebih proaktif memperjuangkan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Ia meminta para kepala dinas tidak lagi menunggu peluang datang, tetapi aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga.
“Kalau kita diam, pemerintah pusat menganggap Sulawesi Utara tidak membutuhkan bantuan. Tapi ingat, kalau ke Jakarta jangan berlama-lama. Selesaikan pekerjaan, lalu kembali karena pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut membentuk Tim Khusus yang bertugas membuka akses ke kementerian, lembaga, maupun investor guna menghadirkan peluang investasi dan dukungan program ke daerah.
Di sektor pariwisata, YSK menargetkan PPSU menjadi perusahaan daerah yang mengelola seluruh aset wisata milik pemerintah provinsi secara profesional. Ia juga meminta Biro Hukum mengkaji peluang pengambilalihan aset Hotel Tasik Ria apabila memungkinkan berdasarkan ketentuan hukum, agar dapat kembali dikelola pemerintah daerah melalui PPSU sebagai sumber PAD.
Sementara di sektor keuangan, Gubernur mengapresiasi pencapaian laba Bank SulutGo sebesar Rp420 miliar. Meski demikian, ia meminta BSG meningkatkan kinerja dengan target laba mencapai Rp500 miliar.
Menutup arahannya, YSK mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah mengubah pola pikir dalam mengelola pemerintahan dengan memaksimalkan seluruh aset dan potensi daerah demi meningkatkan PAD yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.(***)