BOLMONG– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mempertegas penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui Sosialisasi Penguatan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolmong yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bolmong, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri langsung Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, SE., M.Si., menjadi momentum memperkuat fungsi pengawasan BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa. Dalam agenda tersebut, Yusra hadir sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina DPC ABPEDNAS Bolmong.
Program yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulut itu mempertemukan jajaran BPD dari seluruh wilayah Bolmong guna memperkuat kapasitas kelembagaan.
Dua agenda besar menjadi fokus utama, yakni penguatan fungsi, tugas, dan pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa, serta sosialisasi program Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) melalui pemantauan langsung ke sekolah.
Penguatan BPD dinilai penting mengingat lembaga tersebut memiliki fungsi strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang menempatkan BPD sebagai mitra sejajar pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol.
Tak hanya sosialisasi, agenda ini juga diwarnai penyerahan Surat Keputusan (SK) DPC ABPEDNAS Bolmong oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Feri Tas, SH., M.Hum., M.Si., mewakili Kajati Sulut Jacob H. Pattipeilohy, selaku Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka ABPEDNAS yang dipimpin Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Senator Ir. Stefanus B.A.N. Liow.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul, SH., MH, Koordinator Kejati Sulut Indra Saragih, SH., MH, serta sejumlah pemateri dari unsur akademisi, intelijen kejaksaan, hingga BULOG Sulut-Gorontalo.
Pemkab Bolmong berharap penguatan ini mampu mendorong BPD semakin profesional, berintegritas, dan aktif mengawal pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.(***)