MINUT- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemkab Minut menjadi sorotan, dimana ada ada anak dari salah satu Asisten di Pemkab Minut berinisial JJM formasi tenaga kesehatan dan salah satu anak kepala dinas berinisial PAHK formasi tenaga teknis lulus di tahap dua.
Salah satu aturan calon P3K adalah menjadi Tenaga Honorer Lepas (THL) dua tahun berturut, Juga mempunyai rekening koran penerimaan gaji sebagai THL dua tahun terakhir secara berturut sebelum mendaftar sebagai calon P3K.
Menurut Yohan Awuy ketua LSM Minut Connection, dugaan tidak mengikuti THL dua tahun terakhir dipertanyakan.
“Informasi ada anak-anak dari salah satu asisten dan kepala dinas di Pemkab Minut yang lolos sebagai P3K, apa benar mereka ikut THL dua tahun terakhir,” kata Awuy, Senin,(14/07/2025).
Awuy meminta, DPRD Minahasa Utara segera membuat panitia khusus (pansus) untuk menulusuri kebenaran data atau berkas yang dimasukkan. Karena diduga selain dua oknum anak asisten dan Kadis, ada banyak lagi diduga yang tidak memenuhi syarat telah lulus P3K.
“DPRD Minut harus segera buat pansus untuk menelusuri kejanggalan-kejanggalan yang ada, semua nama yang lulus sangat jelas, tinggal bekerjasama dengan Bank SulutGo, untuk pengecekan kembali rekening koran selama dua tahun terakhir,” tutup Awuy.
Informasi tersebut langsung dikonfirmasi wartawan media ke kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Utara Johanes Katuuk saat diminta tanggapan terkait ada nama-nama anak dari salah satu asisten dan Kadis di Pemkab Minut yang lolos P3K, Katuuk menjelaskan bahwa semua sudah sesuai aturan karena semua sudah melalui aplikasi, panitia hanya memverifikasi berkas dari OPD-OPD, juga telah memberikan kesempatan terbuka bagi semua untuk memberikan masukan dimasa sanggah.
“Terkait dua tahun berturut dan rekening koran gaji sebagai THL silahkan konfirmasi ke OPD masing-masing, karena kami panitia hanya memverifikasi berkas dari OPD dan ada surat pernyataan dari kepala OPD untuk kebenaran berkas diatas materai 10.000,” kata Katuuk.
Sementara itu, Usulan untuk adanya pansus DPRD Minut untuk menginvestigasi dugaan kecurangan dari penerimaan P3K Pemkab Minut mendapat respon positif dari salah satu anggota DPRD Minut Stendy S Rondonuwu.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, terkait ada anak salah satu asisten dan kepala dinas di Pemkab yang lolos P3K sudah mendapat informasi langsung dari masyarakat.
Menurut informasi dari masyarakat, kedua oknum tersebut diduga tidak sebagai
THL aktif dua tahun terakhir secara berturut-turut dan lulus P3K. Sedangkan banyak warga minut yang sudah memenuhi syarat tapi tidak lulus.
“Tujuan pansus investigasi DPRD ini, biar boleh menjawab beberapa aspirasi masyarakat terkait kejanggalan pemenuhan persyaratan atau administrasi dari OPD terkait, sesuai yang diinformasikan masyarakat kepada kami anggota DPRD,” kata ketua PD Minut dan PLT sekretaris Partai Demokrat Sulut yang akrab dipanggil SSR.
Lanjut SSR, sebagai anggota DPRD, wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat, artinya bisa menjawab kepada masyarakat lewat pansus investigasi P3K.
“ketika memang secara aturan main bahwa semua yang lulus P3K di Minut sudah benar sesuai aturan yang berlaku, kami pasti akan memberikan apresiasi, tapi sebaliknya ketika informasi dari masyarakat ada beberapa P3K yang lulus karena ada indikasi permainan oknum pejabat di lingkup pemkab Minut, Kami DPRD akan mendorong pihak APH untuk melakukan tindakan sebagaimana tugas dan fungsi APH,” tutup SSR.
(FP)
