SANGIHE, SuaraSulut.com — Akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari wilayah Kepulauan memang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika mereka harus menempuh pendidikan lanjutan di pusat kota seperti Tahuna.
Keluhan inilah yang disampaikan oleh perwakilan orang tua murid dan tokoh masyarakat dari Kampung Pulau Kawaluso kepada Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., dalam sebuah audensi di ruang kerja Bupati pada Jumat (16/5/2025).
Mereka berbagi “suara prihatin” mengenai kondisi anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan tingkat SLTA dan SMK di Kota Tahuna. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketiadaan keluarga di Tahuna untuk dijadikan tempat menumpang tinggal, yang kerap menjadi kendala besar bagi pelajar asal pulau.
Mendengar langsung keluhan tersebut, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa masalah ini tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab fundamental pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan. Ia menekankan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar suara-suara dari pelosok, menjadikannya prioritas dalam pembangunan manusia di Kepulauan Sangihe.
Sebagai tindak lanjut konkret atas keluh-kesah warga Pulau Kawaluso, Bupati menyatakan komitmen tegas Pemerintah Daerah untuk menyiapkan tempat hunian sementara. Hunian ini khusus diperuntukkan bagi para pelajar asal wilayah pulau yang sedang menjalani studi di Tahuna.
“Intinya, jawaban pemerintah daerah atas keluh-kesah para orang tua murid tersebut, akan ditindaklanjuti dengan menyiapkan hunian sementara, hingga mereka (pelajar) menyelesaikan pendidikannya di Tahuna,” tegas Thungari.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi orang tua dan pelajar dari pulau-pulau di Sangihe. Dengan disiapkannya hunian sementara, salah satu hambatan terbesar bagi anak-anak pulau untuk mengakses pendidikan di Tahuna dapat teratasi, memungkinkan mereka untuk fokus pada studi hingga tuntas. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa keluhan dari daerah terpencil dapat didengar dan direspon dengan solusi konkret oleh pemerintah daerah.
(Erick Sahabat)