Manado, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2024. Rapat tersebut dilaksanakan di gedung kantor DPRD Sulut, lebih tepatnya di ruang paripurna.
Dihari kedua LKPJ bersama dinas-dinas ataupun instansi terkait. Saat di berikan kesempatan oleh ketua pansus Hi. Amir Liputo untuk bertanya, Feramitha Mokodompit Anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR), langsung membidik pertanyaannya kepada Dinas Pertanian, mengenai permasalahan ketersediaan bibit, pupuk, dan lain-lain, ini merupakan hal yang sering terjadi di lapangan.
Dikatakannya, sangat ironi apabila lumbung pertanian yang terdapat di Bolmong Raya, di mana 80%nya hasil pertaniannya masih banyak kelompok tani kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Sulut, dalam hal ini dinas pertanian.
“Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pembagian bibit, pupuk untuk kelompok-kelompok tani. Apakah kuotanya pertahun sudah di tentukan atau berdasarkan prioritas,” tanya Srikandi PDI P Dapil BMR, Jumat (11/4/2025).
“Kami sebagai wakil rakyat sering di tanyakan terkait dengan hal itu. Apakah mekanisme bantuan dari Pemprov sulut mengikuti aspirasi dari bagian beberapa dapil, misalnya tahun ini dapil BMR dapat, tahun depannya tidak dapat bantuan,” tanya lagi dengan nada tegas kepada kadis pertanian provinsi sulut.
Lebih jauh dirinya menyentik terkait rekapitulasi realisasi fisik dan anggaran pada point empat (4) “Balai Pelatihan Teknis Pertanian” ada sisa anggaran sekitar 11.000.000,- dengan anggaran pengeluaran 296.000.000,- (anggaran totalnya).
“Yang ingin saya tanyakan apakah Pelatihan Teknis Pertanian berfokus pada petani dan juga penyuluh pertanian?. Karena penyuluh pertanian ini ternyata banyak yang kami dapatkan dilapangan di daerah BMR masih banyak yang kesulitan dalam menerapkan dan menjelaskan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian” ungkapnya.
Kita ketahui bersama pemanfaatan teknologi pertanian sekarang ini tidak mampu di pahami oleh seluruh penyuluh pertanian. Sehingga kami sangat memahami bahwa mungkin karena keterbatasan anggaran dan SDM petani.
“Tentu ini menjadi perhatian khusus dinas pertanian provinsi sulut yang ada hubungan dengan dinas ketahanan pangan. Jadi saya mengusulkan juga perlunyan ditambahkan pelatihan kepada penyuluh pertanian khususnya di daerah yang rawan pangan dan juga di daerah-daerah yang masih ketertinggalan dalam rangka untuk mengelola pertanian berbasis teknologi,” pungkasnya.
