Sangihe, SuaraSulut.com — Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, melangsungkan pertemuan penting dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Jakarta.
Kamis, (16/1/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dua isu krusial yang sedang dihadapi Kabupaten Kepulauan Sangihe yaknibpenataan birokrasi dan penyelesaian masalah Tenaga Honorer Lepas (THL).
Pj. Bupati Wounde menegaskan bahwa penataan birokrasi di Sangihe adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Rencana penataan ini meliputi pengisian jabatan kosong, rotasi jabatan, serta rasionalisasi perangkat daerah yang dinilai kurang efektif dan efisien.
“Kami berkomitmen agar birokrasi di Sangihe menjadi lebih profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Wounde.
Selain fokus pada reformasi birokrasi, diskusi juga mencakup upaya menyelesaikan masalah THL yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pj. Bupati Wounde menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat agar transisi ini dapat berjalan lancar.
“Kami membutuhkan solusi nyata bagi THL yang belum berhasil diangkat menjadi PPPK. Mereka telah berkontribusi besar bagi daerah, dan kami berharap mereka tetap dapat berperan dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pengangkatan THL menjadi PPPK sebagai bagian dari reformasi sistem ASN. Bagi THL yang belum memenuhi syarat, pemerintah akan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami berkomitmen memberikan kebijakan yang adil dan proporsional, memastikan bahwa penataan THL tidak mengganggu pelayanan publik,” jelas Rini Widyantini.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Sangihe. Pj. Bupati Wounde mengungkapkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif yang telah dimulai akan terus dikawal hingga tuntas.
“Saya akan memastikan penempatan pegawai yang tepat, pengangkatan THL, serta pembinaan jabatan fungsional dan rasionalisasi perangkat daerah. Pemkab Sangihe harus terus berkoordinasi dengan pusat, meskipun saya nantinya sudah selesai menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati,” ungkap Wounde.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Wounde, yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Panitia, juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri PANRB dan Mendagri untuk hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-600 Daerah Kepulauan Sangihe, serta dan Pesta Adat Tulude, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka bagi Tanah Tampungang Lawo tercinta.
Pertemuan ini mencerminkan langkah konstruktif untuk membawa Sangihe menuju pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka, dengan harapan dapat memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
(***/Erick Sahabat)
