Oleh: Iverdixon Tinungki
Fenomena perempuan memilih perempuan sebagai calon Bupati dalam Pilkada Sangihe 2024 menunjukkan kemajuan politik yang luar biasa. Keputusan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menantang struktur politik yang telah lama didominasi oleh patriarki dan bias gender.
Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara, lebih dari 60 persen pemilih perempuan di Sangihe menyatakan akan mendukung pasangan calon dr. Rinny Tamuntuan dan Mario Seliang (Tamang) pada Pilkada 2024. Fenomena ini menjadi menarik karena data menunjukkan preferensi kuat dari pemilih perempuan untuk memilih calon perempuan sebagai representasi mereka dalam kepemimpinan daerah.
Agus Hari, salah satu peneliti, menyoroti bahwa fenomena ini mencerminkan perubahan dalam cara pandang politik di Sangihe, di mana sebelumnya politik lebih sering dipahami sebagai ranah laki-laki, sementara perempuan terpinggirkan dari ruang publik. Namun, hasil survei ini menunjukkan bahwa perempuan di Sangihe kini semakin menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam politik.
Sebagai referensi, Kanti W. Janis, S.H., LL.M., seorang intelektual terkemuka dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dalam bukunya “Perempuan Politik Bergerak” menekankan bahwa perempuan, sebagai pihak yang paling memahami permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi aktif perempuan dalam politik sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, yang selama ini sering dipandang sebagai kelompok rentan.
Jika data survei ini benar, ini adalah langkah maju dalam menanggulangi dominasi patriarki dalam politik Sangihe. Sejarah kepemimpinan daerah ini seringkali dikuasai oleh laki-laki, namun kini muncul semangat baru di kalangan perempuan untuk memilih pemimpin dari sesama perempuan, yang merupakan sebuah langkah untuk menuntaskan paham politik bias gender.
Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana perempuan di Sangihe mematahkan anggapan bahwa politik adalah ranah laki-laki, sementara perempuan terbatas pada ruang domestik. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik, demokrasi di Sangihe pun semakin berkembang, dan pandangan keliru mengenai peran perempuan pun perlahan terkikis.
Sebagaimana diungkapkan dalam buku Women in Parliament: Beyond Numbers oleh International IDEA, patriarki adalah masalah yang dihadapi di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara atau wilayah. Bahkan, menurut Susan Brownmiller dalam Against Our Will: Men, Women, and Rape, sejarah menunjukkan bahwa dominasi politik laki-laki sering digunakan untuk menindas perempuan, menciptakan ketakutan dan ketidaksetaraan.
Bagi saya, hasil survei ini tidak hanya menandakan momen penting dalam demokrasi Sangihe, tetapi juga merupakan sebuah perayaan terhadap hak asasi manusia. Keputusan kaum perempuan di Sangihe untuk memilih calon perempuan dalam Pilkada 2024 adalah sebuah langkah signifikan menuju kesetaraan gender dan pengakuan terhadap suara perempuan dalam politik.
Ini bukan hanya sekedar kemenangan dalam ajang Pilkada, tetapi sebuah perayaan hak suara perempuan yang akhirnya diakui dan dihargai dalam ruang politik yang selama ini dianggap hanya milik kaum laki-laki.
