Manado, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menyelenggarakan media gathering TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN DATA PEMILIH BERKUALITAS DALAM PILKADA 2024, di Rumah Kopi K-8 Manado, Rabu (10/7/2024).
Diskusi interaktif antara awak media dan narasumber kegiatan, yang terdiri dari anggota DKPP RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut, Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi, Komsioner KPU Sulut Lanny Ointu dan Pengamat Pemilu yang juga Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Liando, M.Si.
Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan, akan membicarakan perkembangan data pemilih secara progres proses PEMUTAKHIRAN berjalan dengan baik.
“Warga Negara yang punya hak harus masuk daftar pemilih, harus di sisir data pemilih yang masuk di Pileg kemarin yang masih menetap atau sudah pindah,” tuturnya.
Lanjutnya menyampaikan, KPU Sulawesi Utara juga sementara fokus menyukseskan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang berlangsung sejak 31 Mei 2024 hingga 23 September 2024.
“Proses pemutakhiran data pemilih ini tahapannya panjang, yaitu empat bulan. Jadi selama periode itu kita berupaya mendata masyarakat dengan sebaik mungkin, dan memastikan tidak ada yang terlewat dalam proses Coklit. Sehingga bisa menghasilkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akurat (Red),” jelas Kenly Poluan selaku Ketua KPU Sulut.
Diskusi kali ini menjadi spesial dengan kehadiran anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah.
“Saya lihat Pemilu di Sulut selesai dengan baik. Tentunya ini buah kerja maksimal dari KPU Sulut dan kabupaten kota yang ada. Untuk itu kalian layak diapresiasi,”ulasnya.
“Yang perlu diperhatikan juga, di Sulut hampir tidak ada kasus yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada juga dampak signifikan yang ditimbulkan dari PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu),” sambung Aliansyah.
DKPP RI berharap perhelatan Pilkada Sulut 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan penyelenggaraan yang lebih profesional dan berintegritas.
Selain membahas tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Sulut membuka ruang untuk membahas persoalan etik di DKPP RI selama Pemilu 2024.
“Banyak hal yang bisa kita diskusikan dari pertemuan ini. Tidak hanya soal pemutakhiran data pemilih, tapi bisa juga tentang persoalan etik di ranah KPU Sulut,” ujar Lanny Ointu selaku Komisioner KPI Sulut Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
“Karena pada dasarnya setiap tahapan pesta demokrasi selalu berpotensi memiliki persoalan etik. Tidak hanya dialami oleh para komisioner, tapi juga Badan Ad Hoc dan sekretariat,” tambahnya.
Sementar itu bertindak sebagai moderator Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu dan menghadirkan narasumber anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliyansha, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Akademisi Dr Ferry Liando.
Muhammad Tio Aliyansha mengapresiasi penyelenggara baik KPU dan Bawaslu Sulut dalam jalannya pemilu 2024. Dia berharap pada pelaksanaan Pilkada, pihak penyelenggara juga bekerja profesional dan berintegritas.
Tidak hanya komisioner dan badan adhoc, jajaran sekretariat juga harus menaati kode etik dalam penyelenggaraan Pilkada.
Di tempat yamg sama, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh menyampaikan beberapa hal terkait pemutakhiran dana pemilih. Dirinya mengingatkan jajaran KPU, tidak hanya mengejar realisasi capaian coklit tapi juga kualitas hasil coklit tersebut.
Dia pun mengungkapkan, ada 154 saran perbaikan dari pengawas pemilu ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota serta jajaran di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
