MANADO, Partai Koalisi turut hadir dalam acara dialog kebangsaan dengan tema dari Sulut menuju Indonesia Emas, menghadirkan tokoh Nasional wakil ketua dewan pembina DPP Partai Gerindra bapak Hashim Djojohadikusumo bersama jajaran pengurus DPP Partai Gerindra yang di laksanakan di Hotel Peninsula manado, Sabtu (4/11/2023).
Jurani Rurubuwa mengatakan, dialog publik berlangsung ada pertanyaan kami PSI bagaimana perjuangan PSI mengenai BPJS Gratis.
“Namun tanggapan dari Pak Hashim belum 100% sama dengan perjuangan PSI di mana seluruh rakyat indonesia harus mempunyai BPJS Gratis,” imbuhnya pada sejumlah wartawan usai acara dialog.
Lanjutnya, waktu saya di DPRD banyak data yang di temui bahwa banyak masyarakat rata-rata baik menengah ke ataspun mereka malas membayar BPJS, karena banyak korupsi yang terjadi.
“Pelayanannya saat ada masyarakat yang anggota keluarganya ada 4 orang sudah bayar BPJS dan masuk rumah sakit pelayanannya kurang baik,”
“Dan ada juga masyarakat yang menunggak bayar BPJS harus bayar denda, jadi kasihan juga masyarakat di mana BJPS ini ada bunga seperti ada menabung dan berhutang. Itu yang saya temui saat turun lapangan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,”ungkap Jurani.
Yang jadi inti pertanyaan PSI kepada Pak Hashim, apakah ketikan Prabowo jadi Presiden bisa mendukung itu.
“PSI sedikit kecewa dengan jawaban Pak Hashim tadi, namun saya yakin dan percaya ketika Prabowo yang menjawab pertanyaan PSI pasti akan beda dengan yang di sampaikan Pak Hasyim,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Bro Taufik Bilfaqhi menambahkan, pertanyaan paling penting adalah soal keberanian Prabowo-Gibran melalui presentase Pak Hasim tadi, soal kebijakan yang melawan intoleransi.
“Misalnya kebijakan negara soal SKB 5 atau 3 menteri yang manghambat aktivitas dakwah minoritas bagaimana. Dan pembangunan boleh tidak rumah ibadah (masjid dan gereja) tidak terjebak pada surat keputusan bersama menteri-menteri yang terkadang menghambat aktivitas pembangunan rumah ibadah,” tegasnya.
“Kami di PSI mencoba menegaskan bahwa aksi intoleransi itu harus di implementasi dengan kebijakan pemerintah ke depan,” sambungnya.
(Ahmad)