Minut- Bupati Joune Ganda SE MAP MM MSi, sempat marah saat mengetahui ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memasukkan peta kerja tahun 2023. JG juga sampai meminta agar sekretaris daerah untuk mengevaluasi kinerja OPD-OPD tersebut.
Kemarahan Bupati Joune Ganda terpantau media saat penutupan bimtek Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Register Risiko Perangkat Daerah Minahasa Utara, saat itu JG sudah bernada sangat tinggi dalam arahannya, Jumat (17/02/23), di pendopo Pemkab Minut.
Menanggapi hal diatas, Wiliam Luntungan aktivis Minahasa Utara meminta agar Sekda harus bertindak tegas, “jangan hanya ditegur harus di copot, karena ini jelas-jelas memperlambat program kerja JG-KWL, ini namanya pandang enteng., masa kerja kecil saja tidak bisa,” Ucap Luntungan.
Luntungan menjelaskan, kalau OPD lain bisa memasukkan peta kerja 2023, sedangkan yang lain tidak bisa, itu berarti OPD-OPD tersebut tidak bisa mengimbangi program dan kinerja Bupati dan wakil Bupati untuk memajukan Minahasa Utara. “Yang belum memasukkan peta kerja berarti malas dan tidak tau kerja, mereka tidak perlu dipertahankan masih banyak birokrat-birokrat muda yang berkualitas di Minahasa Utara.” Terang Luntungan.
Luntungan menambahkan, dalam hal ini sekretaris daerah dan Kaban BKD harus cepat bertindak karena masalah yang membuat seorang pemimpin marah berarti sudah menjadi sesuatu yang harus di tindaki. “Kalo BKD lama bertindak, Kepala BKD juga harus dievaluasi kerjanya karena ikut memperlambat program-program kerja JG-KWL, apalagi informasi kami dapat ada beberapa Regulasi tentang ASN yang belum dijalankan oleh BKD,” Tambah Luntungan.(FP)
