Sulut, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tim TAPD Provinsi Sulawesi, di ruang paripurna gedung cengkeh, Kamis (3/11/2022).
Rapat Banggar DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiscus Andi Silangen yang dihadiri oleh seluruh anggota Banggar DPRD Provinsi Sulut dan TAPD, yang dilanjutkan dengan pembahan antara Banggar dan TAPD.
Saat RDP Anggota Banggar Amir Liputo mengatakan, sebelum kita masuk pada angka-angka telah di sepakati bersama yang lalu tentang APBD Provinsi Sulut Tahun 2023, dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) sudah menjabarkan ada perubahan-perubahan.
“Karena kita memahami pada saat penetapan penyampaian RAPBD Tahun 2023 belum ada penetapan dana tranfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
“Setelah ada penetapan dana transfer dari pemerintah pusat, ternyata ada beberapa post anggaran yang tidak sesuai dengan APBD estimasi yang kita sampaikan,” sambungnya.
Lanjut Liputo, dengan penuh rasa hormat di sampaikan kepada pak sekprov selaku ketua tim TAPD, bolehkan kami Banggar mendapatkan surat keputusan menteri keuangan tentang dana transfer tersebut lewat kaban keuangan.
Liputo juga menjabarkan Evaluasi terhadap TAPD terutama terkait dengan adanya masaalah Pendapatan Asli Daerah yang dinilai masih bisa ditingkatkan.
“Pendapatan Asli Daerah ini masih bisa dimaksimalkan dan ditingkatkan yang juga harus dibarengi dengan penambahan anggaran operasional di Dinas Pendapatan,” pungkas Anggota Banggar Dapil Kota Manado.
Anggota Banggar Sandra Rondonuwu, Kamis (3/11), saat rapat pembahasan R APBD 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim TAPD Sulut, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ia mengatakan, itu sesuai arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengacu pada lima fokus APBN, terutama pada kualitas SDM yang unggul, produktif, inovatif dan berdaya saing, terutama bidang kesehatan, pangan dan dalam hal ini pengelolaan layanan kesehatan gizi masyarakat.
“Beberapa hari ini, kita mengikuti berita yang sedang viral bahkan ini viral sampai ke tingkat nasional yaitu yang terjadi di Minahasa Selatan (Minsel), Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan”
Yang menurut saya, kemudian ini ada yang seolah-olah mempolitisir, digoreng-goreng sampai menjadi berita nasional. Padahal kita tau bersama, kepedulian pemerintah,” kata Rondonuwu yang juga politisi PDIP Sulut
Lain lagi dengan Boy Tumiwa, saat rapat pembahasan Rancangan APBD 2023 antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Kamis (3/11), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.Tumiwa mengatakan, bagaimana pemerintah akan mengimplementasikan APBD 2023 sesuai skema Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPMJD) diantaranya skema pembangunan tahun 2023 adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas serta berluasan lingkungan yang didalamnya ada delapan program prioritas pembangunan. Yakni percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas didalamnya, pembangunan pariwisata, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin mendapatkan penjelasan APBD 2023 sehubungan delapan prioritas pembangunan. Bagaiman kita mengimplementasikan dengan konektivitas anggaran ini, misalnya penanggulangan kemiskinan. Kita merencanakan APBD ini berbasis outcome bukan lagi output,” kata Tumiwa yang juga legislator dapil Minsel-Mitra.
“Kalau dahulu output yang penting sudah bikin pusat pembantu kesehatan, sudah selesai tapi manfaatnya torang lia, nyada ada aktivitas apa-apa yang penting proyek itu sudah jadi, itu hanya output saja atau pasar so bekeng tapi sekarang nda ada orang ba jual. Itu sampai ke output yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” bebernya
Adapun masukkan yang lain dari Anggota Banggar DPRD Provinsi Sulut Jems Tuuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Tahun 2023 yang dinilai tidak kooperatif.
“Saya sampai saat ini tidak mendapatkan data lengkap pencapaian pendapatan daerah, padahal sudah saya minta berkali-kali,” sorot Jems Jumat, (4/11/2022).
Tak hanya itu, Jems juga menyoroti dinas yang mengajukan pembelian mobil baru di tengah minimnya anggaran, yang dinilai tidak pro rakyat.
“Otaknya di mana? Saya susah menerima dengan akal paling sehat sekali pun,” timpal Jems, berang.
Lanjut Tuuk, adanya biaya sevice kendaraan yang malah lebih mahal dari harga mobil yang membuatnya memberikan penekanan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat
“Saya Tegaskan kepada Sekprov (Sekretaris Provinsi), tidak ada pembelian mobil tahun 2023,” tegasnya lagi.
Disamping itu pula, Sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi berjanji akan melakukan peninjauan kembali dan mencoba untuk mengakomodir semua Aspirasi dan Usulan Badan Anggaran.
“Kita akan mengkaji lagi, dan melihat kemampuan keuangan darah kita,” ucap Praseno
Lanjutan pembahasan Banggar DPRD bersama mitra kerja Bank Sulutgo yang di laksanakan di ruang paripurna, Senin (7/11/2022).
RDP di awali dengan presentasi dari Direktur Utama (Dirut) BSG Revino Pepah terkait kinerja, capaian, dan target BGS, selanjutnya di tanggapi oleh Anggota Banggar DPRD Sulut.
Anggota DPRD Sulut Amir Liputo, saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat berterimakasih atas kinerja yang dilakukan.
“Luar biasa bank ini mengganti kerugian nasabah yang kemarin hari bermasalah dengan skimming ATM dan sebagainya, sedangkan bank lain tidak melakukannya. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah untuk berdeposito di bank SulutGo,” kata Liputo.
(Adve/Ahmad)