Sulut, Kembali lagi seorang Abdi Negara, Kepala Sekolah SDN Miangas alm.Bpk.Elisa Mangoli di panggil oleh Sang Pencipta pemilik kehidupan. Terlepas dari Otoritas Tuhan atas hidup kita manusia, keprihatinan yang mendalam kami sampaikan kepada seluruh decision maker dan stakeholder yang ada di seluruh tingkatan.
Mewakili masyarakat Perbatasan NANUSA dan MIANGAS, sedikit mengulas kebelakang bahwa selang sebulan ini sudah 3 orang warga Miangas yang meninggal, bahkan seorang bocah mungil usia 2 tahun meninggal di atas “kapal suplay minyak” dalam perjalanan menuju Melonguane untuk pengobatan.
menjadi pertanyaan bagi kami masyarakat PERBATASAN! mengapa trayek armada Perintis Sabuk Nusantara yg semestinya melayani kebutuhan vital transportasi bagi masyarakat pulau terluar sudah 2 bulan ttidak pernah lagi kedaerah kami.
Kami warga Miangas sekarang mengalami “krisis kemanusiaan” keluarga-keluarga kami yang sakit dan segera membutuhkan penanganan lanjut hanya berserah dan berpasrah sampai hembusan nafas terakhir karena TIDAK ADA TRANSPORTASI PERINTIS.
Mengapa selalu terjadi berulang-ulang terhadap kami pihak PERHUBUNGAN LAUT PROVINSI SULUT pihak PELNI?. Apakah kami ini warga negara kelas 10? sehingga perlakuan dan tindakan semrawut ini seakan-akan terjadi pembiaran.
Merespon apa yang menjadi rintihan hati dan keluhan warga Perbatasan NANUSA dan MIANGAS, selaku Anggota DPRD Provinsi Sulut Amir Liputo mendesak Dinas Perhubungan agar memperhatikannya.
“Kami minta Dinas perhubungan Prov. Sulut segerah mengambil langka cepat dengan berkoordinasi dengan kementrian perhubungan agar kapal yang di rindukan warga miangas segerah kembali beroprasi”
“Sehinggah kejadian yang terjadi tidak terulang kembali,” ungkap Liputo saat di wawancarai awak media ini via telpon, Jumat (2/9/2022).
Lanjut Liputo, Miangas sampai saat ini belum ada tenaga Dokter sehingga warga yang perlu tindak serius tidak dapat dilakukan dan berujung pada kematian. berapa jiwa-jiwa lagi keluarga yang ada di sana akan menjadi korban dari regulasi TRANSPORTASI ini. Untuk itu kiranya Dishub Prov. Sulut bisa seriusi masalah yang terjadi di daerah perbatasan.
“Kami mendesak Dishub Prov. Sulut segerah turun lapangan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi warga perbatasan,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Sulut.
(Ahmad)
