Manado– Inovasi program segala bidang terus dilakukan Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Pun terus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.
Kementerian KP RI, melalui Dirjen PDSPKP Artati Widiarti melakukan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan SRG Komoditas Perikanan, dan Focus Group Discussion (FGD) Kerjasama Pelaku Untuk Tata Kelola Logistik Ikan di Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu didampingi Kadis DKP Sulut DR Tinneke Adam. Kata Adam, menurut Dirjen Widiarti arah dan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan periode 2021-2024 dilakukan mewujudkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep blue economy.
Beragam program terobosan dilakukan oleh KKP dengan menerapkan konsep blue economy, yakni penerapan penangkapan ikan yang terukur di setiap wilayah penangkapan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga peningkatan PNBP; pengembangan budidaya berbasis pada ekspor dengan empat komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, perairan payau, dan laut.
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) antara lain mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan tujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasok yang mampu meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta eskpor.
“Pelaksanaan SLIN yang dilakukan untuk mendukug program Prioritas KKP dilaksanakan dengan mengembangkan beberapa pendekatan seperti Pengembangan pusat-pusat agregator/ konsolidasi hasil perikanan, penguatan konektifitas dan efisiensi logistik, sistem ketertelusuran (traceability), data dan informasi serta logistik ikan terintegrasi hulu-hilir (STELINA), fasilitasi penguatan rantai pasok (pengadaan, penyimpanan, trasnportasi dan distribusi) dan Implementasi Sistem Resi Gudang,”ungkapnya.
Dikatakanya pula, tantangan untuk merealisasikan pasokan ikan secara berkelanjutan (khususnya komoditas ikan laut), adalah faktor musim, keterpencilan, ketidakteraturan dan karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak (perishable).
Fluktuasi pasokan ikan berdampak pada harga ikan yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Disisi lain, faktor pembiayaan sering kali juga masih dihadapi oleh para pelaku di lapangan. Sistem resi gudang lahir untuk menjawab kebutuhan pelaku perikanan khususnya nelayan, akibat kondisi tersebut.
Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi penghasil tangkapan ikan laut yang memasok industri dan konsumsi. Oleh sebab itu, kepastian usaha melalui SRG bagi nelayan/pembudidaya, pengolah dan pemasar dalam menghadapi ketersediaan ikan yang fluktuatif diharapkan akan mendorong penyediaan bahan baku ikan yang berkesinambungan dan berkualitas. Melalui implementasi SRG Komoditas Perikanan ini diharapkan selain memberikan jaminan ketersediaan bahan baku berkualitas juga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengolah dan pemasaran di Sulawesi Utara
“Kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan SRG Ikan dan FGD kerjasama pelaku untuk tata kelola logistik ikan di kampung nelayan maju (KALAJU) di Provinsi Sulawesi Utara ini, dapat menjadi momentum untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pasokan hasil perikanan. Lebih lanjut, masukan dari semua pihak akan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan melalui penataan logistik perikanan,” pungkasnya. (wal/*)
