Bolsel- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, selasa, (8/3/2022).
Dengan Memaksimalkan fungsi DPRD, instruksi pembentukan peraturan daerah (Perda), pengawasan dan pengawalan, untuk itu DRPD Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan reses pada bulan Februari tahun 2022.
Pada masa persidangan kedua dilaksanakan secara serentak di tiga dapil daerah pemilihan terpilih dari tujuh kecamatan yaitu dapil satu terdiri dari kecamatan Bolaang Uki dan Helumo, dapil dua kecamatan Posigadan dan Tomini, dapil tiga Kecamatan Pinolosian, Pinolosian Tengan dan Pinolosian Timur.
DPRD mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) karena menjadi yang pertama melaksanakan Musrembang RKPD tahun 2023, se Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam penyampaianya, Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii menyampaikan , Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen yang perencanaannya dari bagian strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas dari perwujudan visi kabupaten Bolsel.
Katanya, adapun pokok-pokok pikiran (E-pokir) kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah di input dalam sistem informasi pemerintahan daerah(SIPD), untuk itu diharapkan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara merata dengan melibatkan berbagai pihak yang ada.
Lanjut Arifin, proses komunikasi antara lembaga perencana dan antara lembaga serta pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum dilakukan reguler terprogram dari tingkat kecamatan yaitu musrembang kecamatan hingga tingkat Musrembang Kabupaten.
“Untuk itu diharapkan komitmen seluruh pembantu kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksana program dan kegiatan tertuang dalam rapat RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2023” tutur Ko Ari sapaan akrabnya.
Tambahnya, paling penting pelaksanaan musrembang kabupaten bukan lagi hal baru bagi kita semua. “Bagi kami anggota DPRD menjadi perwakilan dari masyarakat, dimana di setiap reses dengan berbagai kritikan dan keluhan dari setiap usulan seperti disampaikan H.Herson Mayulu S.Ip Angota Komisi V DPR-RI bahwa setiap kali diusulkan, setiap kali direarisasi sehingga hal ini berulang-ulang dan ini kami harapkan perlu dikaji, di evaluasi apakah ini benar-benar menjadi prioritas, dalam pelaksanaan sehingga yang namanya usulan usulan dari masyarakat ini. Minimal permintaannya, setiap desa itu kalau dapat satu alhamdulillah, kalau dapat dua lebih bersyukur.
“Tentu kita berharap ini semua bisa terpenuhi tetapi akhirnya kita akan kembali kepada ketersediaan anggaran pemerintah,” ujar Arifin.
Sehingganya, harapan kami di tahun 2023 sesuai informasi dari pak Bupati beberapa hari yang lalu bahwa mudah-mudahan tidak berharap juga ada perubahan atau ada peningkatan untuk dana alokasi umum (DAU) untuk semua daerah dan insyaallah prosedur di tahun 2023 akan terjadi peningkatan anggaran sehingga berbagai usulan dari masyarakat ini bisa kita realisasikan di tahun 2023.
Lanjut ketua DPRD Bolsel, pada saat proses sebelum terjadinya pembahasan kami tidak ingin lagi dari tim anggaran pemerintah daerah menyodorkan kepada kami dokumen yang secara tiba-tiba harus segera dibahas tahun depan mungkin akan berubah, tidak seperti tahun-tahun kemarin kami akan lebih serius untuk pembahasan dan kami meminta tidak lagi besok pembahasan sebentar malam dokumennya diserahkan.
“Kami minta dari jauh hari sudah disiapkan sehingga kami bersedia untuk meneliti dokumen ini. Karena harus ada kesepatan jelas antara DPRD dan pemerintah. Sehingga ini bisa berjalan seiring searah,” tutupnya.(jamal)
