DPRD KK Gelar Paripurna Tahap I KUA-PPAS Perubahan Tahun 2020

oleh -34 views

SUARASULUT.COM,KOTAMOBAGU -Bertempat di ruang paripurna gedung DRD Kotamobagu, Jalan Paloko Kialanag, Rabu (23/9/2020) DPRD Kotamobagu melaksanakan Rapat Paripurna Tahap I terkait penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2020.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meyddi Makalalag St, dan dihadiri Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, Sekda Kotamobagu Ir Sande Dodo, para anggota DPRD Kotamobagu dan undangan lainnya.

“Perubahan APBD didasari dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Keadaan yang menyebabkan harus melakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja,” kata Meiddy.

Meiddy mengatakan kondisi ekonomi nasional terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Implikasi tersebut menyebabkan perlu penyesuaian target pendapatan. Merujuk pada regulasi dan ekonomi makro yang terjadi di Kota Kotamobagu, maka hari ini DPRD bersama pemerintah menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2020 yang menjadi dasar dan acuan terhadap penyusunan rancangan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020,” lanjutnya.

Tak lupa, Meiddy juga memberikan selamat kepada pemerintah Kotamobagu atas penghargaan Kementrian Keuangan RI lima kali berturut-turut memperoleh opini WTP.

Walikota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paragraf 6 perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 316 ayat 1, serta berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 17 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila terjadi hal seperti berikut.

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam pembiayaan tahun berjalan, keadaan darurat serta keadaan luar biasa,” kata Tatong. (advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *