SUARASULUT.COM,RATAHAN– Minahasa Tenggara (Mitra), kembali dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mempercepat daerah tersebut terdepan di Sulawesi Utara.
Hasil ini, mengukuhkan Mitra meraih opini tertinggi dari BPK lima kali secara beruntun, dan nyaris tanpa ada catatan.
Capaian ini harus diakui tak terlepas dari ‘tangan dingin’ Bupati James Sumendap, yang sejak awal dirinya memimpin, menargetkan Minahasa Tenggara dapat keluar dari bayang-bayang opini disclaimer, sampai ke TW.
Capaian fenomenal yang dipersembahkan Bupati James Sumendap untuk seluruh rakyat Minahasa Tenggara, tanpa terkecuali.
Perlu diingat, sebelum Bupati James Sumendap memimpin, atau sejak Minahasa Tenggara dimekarkan pada tahun 2007, daerah ini seakan ‘nyaman’ dengan opini disclaimer. Bahkan sempat dikatakan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang nyaris gagal setelah dimekarkan.
Namun angin perubahan pun datang di tanah Tonsawang, Pasan, dan Ponosakan ini. Memimpin Minahasa Tenggara sejak akhir 2013, salah satu perubahan paling ‘radikal’ yang diambil Bupati yakni perubahan sistem pengelolaan keuangan, dari sebelumnya amburadul, mulai diarahkan ke taat aturan, akuntabel, dan sesuai Standard Akuntansi Pemerintah (SAP).
Hasilnya, LKPD tahun anggaran 2013, Minahasa Tenggara mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), hasil terbaik sejak 2007.
Berlanjut LKPD 2014, Minahasa Tenggara naik satu peringkat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Upaya pembenahan yang terus dilakukan di segala sendi penyelenggara pemerintah di Minahasa Tenggara, akhirnya daerah ini mampu mencatat sejarah mendapatkan opini WTP untuk LKPD tahun anggaran 2015.
Kerja tim yang digalakkan Bupati James Sumendap, terus memotivasi para jajarannya untuk terus berbuat lebih baik, dan Minahasa Tenggara terus meraih opini terbaik dari BPK sejak 2016, 2017, dan 2018. Sampai pada LKPD tahun anggaran 2019, Minahasa Tenggara mencatatkan rekor opini WTP kelima secara berturut-turut.
Hasil yang mensejajarkan bahkan menjadikan Minahasa Tenggara terdepan di antara kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Hasil ini pun, menjadi harapan bersama bagi seluruh rakyat untuk terus mendukung dan menyukseskan setiap program pemerintah daerah, dalam upaya memajukan Kabupaten Minahasa Tenggara(hensly/adv)
Apa Tanggapan Mereka ?
Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara)
“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini. Tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah, yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” ungkap Gubernur Olly, Senin (11/5/2020).
Marty Ole (Ketua DPRD Mitra)
“Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pemkab Mitra didalamnya bupati James Sumendap dan wakil bupati Jocke Legi, para pejabat, pegawai, serta pimpinan bersama seluruh anggota DPRD yang terus bersinergi dengan eksekutif,”
Jermia Damongilala (Tokoh Masyarakat Mitra)
“Hal yang justru sangat menarik bagi saya ialah ketika prestasi 5 kali WTP dari BPK bersanding dengan capaian MCP (Monitoring Center of Prevention) 91 persen, tertinggi di Sulawesi Utara sehingga oleh KPK menjadikan Kabupaten Mitra sebagai contoh dalam pencegahan korupsi,”
Artly Kontur (Pimpinan Ormas Islam Mitra)
“Tidak dipungkiri dan harus diakui Minahasa Tenggara lima kali mendapatkan WTP secara berturut-turut bukan urusan yang mudah. Bupati James Sumendap mampu membawa Minahasa Tenggara ke era emas yang diimpikan setiap rakyat,”
Veppy Rambi (Pegiat Anti Korupsi Mitra)
“Dan hal itu mampu dibuktikan leader hebat James Sumendap yang sukses mengantarkan Kabupaten Mitra meraih predikat tertinggi MCP KPK di 15 kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian 91 persen,”
Oding Rantung (Pegiat Anti Korupsi Sulut)
“Kami siap dan bahkan bisa mengklaim jika prestasi yang dicapai JS layak dianugerahi Hatta award, dalam bidang pemberantasan korupsi. Ini karena Ahok dengan segala prestasinya masih belum mampu meraih opini WTP dari BPK RI, sedangkan JS lima kali berturut-turut,”
Capaian Opini BKP-RI Bagi Minahasa Tenggara:
2007 – Disclaimer
2008 – Disclaimer
2009 – Disclaimer
2010 – Disclaimer
2011 – Disclaimer
2012 – Disclaimer
2013 – Tidak Wajar
2014 – WDP
2015 – WTP
2016 – WTP
2017 – WTP
2018 – WTP
2019 – WTP
