SUARASULUT. COM, BOLSEL– Dewan Parwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), gelar rapat paripurna.
Agendanya, penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk LKPJ, setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2019 Bupati dan Wakil Bupati, di laksanakan di Gedung Paripurna DPRD Bolsel.
Ketua DPRD Ir. Arifin Olii didampingi wakil ketua II Hartati Badu pimpin sidang, dihadiri 9 anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, asisten I, II sekda, Sekwan DPRD, Pimpinan OPD dan ASN Lingkup Pemda Bolsel.
Pansus pembahasan LKPj, Zulkarnain Kamaru menjelaskan, LKPJ ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan, atas pelaksanaan pemerintahan daerah, yang berisi tentang laporan atas implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan, atau disepakati oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
“LKPJ disusun sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran,” papar Ketua Komisi II Zulkarnain.
ZK juga mengingatkan terkait indeks pembangunan manusia.
“Pemerintah Bolsel telah memberikan stigma positif dalam pencapaian pembangunan daerah. Olehnya, kami berharap indeks pembangunan manusia (IPM), khusus pendidikan agar lebih menjadi prioritas, seperti memberikan beasiswa baik S1, S2, ke putra-putri daerah,” Ungkap Zulkarnain yang juga sebagai Ketua Organisasi Nahdatul Ulama Kabupaten Bolmong Selatan.
Tak hanya itu, ia meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.
“Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyan pada masyarakat harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” kata ZK Sapaan akrab.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt lewat pidatonya memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia khusus DPRD yang telah berkerja dengan maksimal dalam mengevalusi LKPj tahun 2019.
“Atas nama Pribadi dan Pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang berinteraksi demi kepentingan pembangunan. Apapun bentuk dan dukungan disampaikan, saya pandang sebagai upaya konstruktif dalam semangat membangun daerah,”
ucap Bupati.
Dirinya juga menyampaikan, Pemda Bolsel salah satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terahir. Dan Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi kenerja urusan pemerintahan daerah.
“Capain kenerja Pemda dijabarlan dalam LKPJ ini meruapakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, Tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing,”
Jelasnya
Lanjut Iskandar, perlu di akui dari capaian positif, masih belum memenuhi semua harapan, keinginan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan.
“Pemda masih mengalami kendala klasil seperti kurang kuantitas SDM dan sarana dan prasana pendukung yang perlu ditingkatkan,” tegas Iskandar.(jamal/adv)
