Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui kehadiran Bupati Michael Thungari dan Ketua DPRD Ferdy Sondakh, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung setiap program pencegahan korupsi
Sangihe, SuaraSulut.com — Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah semakin digencarkan. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi fasilitator utama dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara di Gedung Merah Putih KPK. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E., turut hadir menunjukkan komitmen daerahnya.
Melalui rilis resmi dari Bagian Rapat Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PRO-KOPIM) Setda Sangihe, koordinasi ini dihadiri langsung oleh pimpinan KPK RI, termasuk Wakil Ketua Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan KPK dalam membimbing dan mengawal pemerintah daerah menuju tata kelola yang lebih transparan.
Forum penting ini mempertemukan seluruh elemen kunci pemerintahan di Sulawesi Utara. Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, Ketua DPRD Provinsi dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran pimpinan DPRD masing-masing daerah turut hadir. Tak ketinggalan, para Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan dari setiap kabupaten/kota juga ikut serta, menunjukkan pendekatan komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi.
Dalam diskusi yang berlangsung, setiap kepala daerah dan pimpinan DPRD diminta untuk secara terbuka memaparkan kondisi aktual dan tantangan terkait permasalahan korupsi di wilayah mereka. Ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan langkah-langkah konkret dan strategi pencegahan yang telah maupun akan diimplementasikan. Pendekatan ini mendorong akuntabilitas dan transparansi dari setiap pimpinan daerah.
Rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga penegasan komitmen. Sebagai puncak acara, penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe. Penandatanganan ini menjadi simbol ikrar kolektif untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui kehadiran Bupati Michael Thungari dan Ketua DPRD Ferdy Sondakh, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung setiap program pencegahan korupsi. Komitmen ini bukan hanya janji di atas kertas, melainkan tekad nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe.
(***/Erick Sahabat)
About the Author
