MANADO- Aliansi Gerakan Generasi Muda Minahasa (Garuda Minahasa) kembali mendatangi Polda Sulut, Senin,(26/02/24). Kedatangan yang ketiga kalinya, ingin memperjelas laporan mereka kepada Benny Rhamdani yang menurut mereka telah menghina Prabowo dan pendukungnya dengan kata-kata Prabowo Style juga Benny Rhamdani menyebutkan pemilu yang baru di lewati merupakan demokrasi najis.
Menurut Alvis Metrico Sumilat selaku ketua dewan pembina Garuda Minahasa, seharus laporan kami diterima Polda Sulut, malahan dari pihak Polda kebingungan mencari pasal untuk laporan mereka bahkan meminta pelapor untuk mencari pasal yang bisa menjerat Rhamdani, hal ini membuat Sumilat dan kawan-kawan merasa ragu dan mempertanyakan kerja Polda Sulut. “Seharusnya Polda Sulut menerima laporan kami, masa saya dan teman-teman yang harus mencari pasal yang bisa menjerat Benny Rhamdani,” Terang Sumilat. 
Sumilat juga meminta apa yang disampaikan Benny Rhamdani agar bisa menjadi perhatian serius dari Presiden Jokowi, karena menurutnya pernyataan Benny Rhamdani telah melukai masyarakat Indonesia yang menyebutkan demokrasi najis, itu benar-benar penghinaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan peserta pemilu bahkan pemerintah Indonesia.
“Sebagai kepala BP2MI sangat tidak layak menyebutkan demokrasi najis, kata-kata tersebut jelas-jelas menghina seluruh masyarakat Indonesia termasuk Presiden Jokowi, Kami meminta Pak Jokowi memberikan sanksi tegas dengan mencopot jabatannya.” Minta Sumilat.
Sumilat juga menambahkan akan terus berjuang untuk melaporkan Benny Rhamdani karena demi menjaga stabilitas negara.
“Untuk menjaga stabilitas negara sebaiknya Benny Rhmadani harus dijerat oleh hukum, karena sudah memberitakan pernyataan yang provokatif dan menghina seluruh bangsa Indonesia, Kami akan kembali dengan anggota yang lebih banyak untuk melaporkan Rhamdani.” Tambah Sumilat
Di tempat terpisah, Noch Sambouw Sh MH selaku pengacara yang mendampingi Sumilat dan kawan-kawan juga mempertanyakan kinerja Polda Sulut, menurut Sambouw, Polda seharusnya menerima laporan tersebut. Sambouw mengaku mewakili aliansi Garuda Minahasa yang termasuk juga sebagai Prabowo Style yang merupakan relawan dan pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 yang merasa dirugikan.
Lanjut Sambouw, laporan Sumilat dan kawan-lawan di Polda Sulut masih terombang ambing dan belum diproses. Malahan dari pihak konseling Polda Sulut mengatakan apa yang dilaporkan Sumilat dan kawan-kawan masih mencari pasalnya, padahal sudah sangat jelas apa yang di katakan Benny Rhamdani Prabowo Style telah menipu rakyat, sudah menghina dan merugikan pelapor. begitu juga pernyataan demokrasi yang sudah dijalankan di tahun 2024 adalah demokrasi najis, itu telah merugikan dan mencemarkan nama baik bahkan menghina semua yang melakukan pemilu 2024.
“Kami meminta pihak Polda Sulut agar bisa bekerjasama dengan baik, bekerja sesuai SOP bahkan ada sumpah anggota Polri, juga gaji anggota Polri merupakan uang masyarakat, jadi apabila ada pengeluhan dari masyarakat tolonglah untuk diterima. Karena jika sudah diterima ada prosesnya, ada pengambilan keterangan dan penyelidikan jika tidak ada tindak pidana baru dihentikan tapi skarang masih bentuk laporan, selayaknya laporan dari masyarakat itu diterima. Yang jelas kami mempertanyakan pihak Polda Sulut yang meminta pihak pelapor untuk mencari pasal yang bisa menjerat Benny Rhamdani.” Ujar Sambouw.
Sambouw juga mengatakan, pihak Garuda Minahasa melakukan melaporkan hal tersebut untuk menghindari gesekan-gesekan yang lebih besar sehingga bisa mengganggu stabilitas negara.
“Menurut pelapor, apa yang disampaikan Benny Rhamdani bertujuan kepada mereka selaku Prabowo Style. Dari pelapor merasa merekalah Prabowo Style, karena mereka pendukung dan relawan Prabowo.” Terangnya.
Sambouw juga menjelaskan, pihaknya juga sangat keberatan dan merasa dirugikan serta merasa dihina dengan pernyataan Benny Rhamdani bahwa pemilu 2024 merupakan demokrasi najis, menurut pelapor semua orang yang mengukuti pemilihan Presiden 2024 di anggap najis oleh Benny Rhamdani. Dan saya dan tim selaku penasehat akan mendampingi pihak pelapor sebagai masyarakat yang rasa dirugikan.” Kata Sambouw.
(FP)
