Minut- Permasalahan pengelolaan DAK Diknas Minahasa Utara sebesar Rp.27 Miliar lebih terus berlanjut. Kali ini, menurut sumber media ini, bahwa diduga hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) fasilitator untuk anggaran Dak Diknas Minahasa Utara yang dikerjakan lewat swakelola tipe empat yaitu kelompok masyarakat (pokmas).
“Seharusnya salah satu syarat swakelola adalah fasilitator, karena fasilitator nertanggung jawab menyusun perencanaan dan monitoring.
tapi hingga saat ini informasinya yang saya dapat diduga SKnya belum ada. Seharusnya surat keputusan (SK) fasilitator harus dikeluarkan sebelum kontrak dengan pokmas. Masalahnya yang saya dengar mantan Kadis Olvi kalengkongan dan Plt Kadis Petra Enok keduanya tidak mau tanda tangan, karena program pokmas itu dari eranya Kadis Olvi dan nama-nama yang ada dalam SK tersebut pilihan dari Kadis Olvi, sedangkan saat Kadis Olvi lengser dan di ganti dengan Plt Petra Enok belum juga membuat SK karena tarik menarik soal nama-nama didalam SK sebagai fasilitator.” ujar sumber.
Menanggapi hal diatas, media ini mengkonfirmasi kepada kepala Inspektorat Minahasa Utara Stephen Tuwaidan yang sudah ditugaskan oleh bupati Minahasa Utara Joune Ganda untuk mendampingi dan mengecek permasalahan yang terjadi di Diknas Minut untuk pengelolaan DAK. Tuwaidan mangatakan, benar hingga saat ini SK fasilitator belum ada, dan itulah salah satu permasalahan. “Tugas fasilitator adalah menyusun perencanaan dan monitoring, hal ini salah satu yang membuat banyak permasalahan dilapangan.” Kata Tuwaidan.
Tuwaidan menjelaskan bahwa masalah SK sudah hampir terselesaikan.
“Mungkin dalam waktu dekat ini, sudah ada SKnya. Saya sudah mengfasilitasi sesuai apa yang di tugaskan Pak Bupati, dan sudah ada titik temu.” Terang Tuwaidan, di Pendopo Pemkab Minut,(Rabu,(15/02/23).(FP)
