Manado, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp20,4 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulut Tahun Anggaran 2027.
Komisi IV DPRD Sulut mengingatkan agar alokasi anggaran tersebut tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan capaian program yang berdampak bagi masyarakat dan atlet daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dispora Sulut, Selasa (27/10/2026), saat Kepala Dispora Sulut, Audy Pangemanan, memaparkan rencana program dan kebutuhan anggaran instansinya untuk tahun 2027.
Dalam paparannya, Audy menjelaskan bahwa Dispora Sulut merencanakan empat program utama yang dijabarkan ke dalam 15 kegiatan dan 37 subkegiatan.
Usulan anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,96 miliar, belanja barang dan jasa Rp9,73 miliar, belanja hibah Rp501,18 juta, serta belanja modal Rp219,96 juta.
Audy mengakui, sebagian besar anggaran Dispora dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rutin, terutama belanja pegawai guna menjamin keberlangsungan tugas pemerintahan dan pelayanan di sektor kepemudaan serta olahraga.

“Dengan alokasi sekitar Rp7,40 miliar untuk gaji pokok ditambah tambahan penghasilan sebesar Rp2,5 miliar, artinya sebagian besar dari anggaran yang tersedia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan bagi 54 PNS dan 55 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelas Audy.
Menanggapi pemaparan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Dispora pada 2027.

Wurangian memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja kedua dinas. Menurutnya, Dispora dan Dinas Kebudayaan mulai menunjukkan hasil nyata melalui berbagai program, seperti revitalisasi museum serta prestasi membanggakan atlet Sulut di kancah nasional dan internasional.
“Capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui program yang terarah serta dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Cindy. Ia juga secara khusus memuji pola pikir progresif Kepala Dispora Sulut, Dr. Audy Ronald Richard Pangemanan, dalam memimpin instansi.

Meski mengapresiasi, Cindy menyampaikan catatan kritis terkait pembinaan atlet. Ia menegaskan bahwa atlet berprestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui latihan konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Ia pun mengingatkan agar pemerintah aktif hadir memberikan kesempatan sejak dini.
“Jangan sampai Sulut kehilangan atlet potensial hanya karena minimnya kesempatan dan perhatian dari pemerintah. Bukan karena mereka tidak berpotensi atau tidak mampu, tapi mereka tidak diberi kesempatan. Pemerintah harus aktif hadir di situ. Jangan nanti mereka sudah jadi juara baru basisip di situ,” tegas Cindy.

Terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Cindy menginstruksikan agar Dispora dan Dinas Kebudayaan menyiapkan data pendukung terperinci jika terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan tambahan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.
“Kalau benar-benar ada yang urgent, kami butuh data pendukung yang detail. Fokus saja satu atau dua yang benar-benar dibutuhkan dengan data pendukungnya untuk kami bawa di Banggar. Kami tidak bisa menjamin, tapi paling tidak kami akan berupaya,” ungkapnya.

Meski mengapresiasi, Cindy menyampaikan catatan kritis terkait pembinaan atlet. Ia menegaskan bahwa atlet berprestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui latihan konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Ia pun mengingatkan agar pemerintah aktif hadir memberikan kesempatan sejak dini.
“Jangan sampai Sulut kehilangan atlet potensial hanya karena minimnya kesempatan dan perhatian dari pemerintah. Bukan karena mereka tidak berpotensi atau tidak mampu, tapi mereka tidak diberi kesempatan. Pemerintah harus aktif hadir di situ. Jangan nanti mereka sudah jadi juara baru basisip di situ,” tegas Cindy.
Langkah ini dinilai penting agar usulan tambahan anggaran memiliki dasar yang kuat dan dapat diperjuangkan secara efektif sesuai prioritas pembangunan daerah.
