Skip to content
suarasulut-1

Primary Menu
  • Beranda
  • Headline
  • Pemprov Sulut
  • Bitung
  • Manado
  • Bolmong Raya
  • Kotamobagu
  • Bolmut
  • Bolsel
  • Bolmong
  • Boltim
  • Minahasa Raya
  • Minut
  • Tomohon
  • Minahasa
  • Mitra
  • Minsel
  • Ekonomi
  • DPRD SULUT
  • Nusa Utara
  • Sangihe
  • Sitaro
  • Talaud
  • Advetorial
  • Olahraga
Light/Dark Button
  • Bitung
  • Nasional

Michael Jacobus Dampingi Bawaslu RI di Sidang DKPP

Redaksi Suarasulut.com 15 Agustus 2026 (Last updated: 22 Oktober 2026) 2 minutes read

Nasional – Dr. Michael Remizaldy Jacobus kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai praktisi hukum dengan pengalaman di tingkat nasional. Ia hadir sebagai saksi ahli dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Putra Sulawesi Utara asal Kota Bitung tersebut hadir mendampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memberikan keterangan ahli terkait hukum pembuktian.

“Hari ini saya diundang mendampingi Bawaslu RI untuk memberikan keterangan ahli terkait hukum pembuktian di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jakarta,” kata Jacobus.

Dalam keterangannya, Jacobus menegaskan bahwa penilaian terhadap alat bukti dalam proses pembuktian tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti. Aspek yang tidak kalah penting adalah keabsahan cara memperoleh alat bukti tersebut.

Menurutnya, keberadaan dua alat bukti saja tidak otomatis membuat pembuktian menjadi kuat. Alat bukti harus diperoleh melalui cara yang sah atau memenuhi aspek admissibility.

“Dalam forum pembuktian, alat bukti tidak hanya dinilai dari ketersediaan (availability) atau sudah adanya dua alat bukti, tetapi juga dari cara memperolehnya secara sah (admissibility),” ujar Jacobus.

Lebih jauh, Direktur MRJ Law Office itu menjelaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara sah juga belum tentu cukup untuk membuktikan suatu perkara apabila tidak memiliki nilai pembuktian.

Demikian pula, alat bukti yang memiliki nilai pembuktian belum otomatis memadai untuk mendukung suatu kesimpulan hukum.

“Diperoleh secara sah tidak cukup bila tidak bernilai pembuktian (valueability). Bernilai pembuktian juga belum cukup, melainkan harus memadai (sufficiency),” tegasnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa proses pembuktian harus memenuhi rangkaian unsur secara utuh, mulai dari keabsahan perolehan alat bukti, nilai pembuktian, hingga kecukupan alat bukti dalam mendukung dalil atau kesimpulan yang hendak dibuktikan.

Kehadiran Jacobus sebagai saksi ahli dalam forum DKPP sekaligus mempertegas kiprahnya dalam bidang hukum pembuktian dan penanganan perkara pada level nasional. (*)

About the Author

Redaksi Suarasulut.com

Editor

View All Posts

Post navigation

Previous: Kapolres Abdul Kholik Hadiri Pengukuhan Paskibraka Kotamobagu 2026
Next: Jaga Kotamobagu Tetap Aman dan Kondusif, Kasat Reskrim Ahmad Waafi Bersama URC Gencarkan Patroli

Related Stories

Thumbnail Youtube Rangkuman Gol Terbaik Tipografi Hitam Kuning_20261114_125751_0000
  • Bitung

Gerakan Merawat Pertiwi, PDI Perjuangan Bitung Bersihkan Lingkungan di 11 Titik

Redaksi Suarasulut.com 14 November 2026
Screenshot_20261113-184144_1
  • Bitung
  • DPRD SULUT
  • Headline
  • Jakarta
  • Manado
  • Minut
  • Pemprov Sulut

Luar Biasa! Henry Walukow Raih Penghargaan Legislator Terfavorit Forward Award 2026, Singkirkan Nick Lomban, Stela Runtuwene dan Michaela Paruntu

Achmad Husain 13 November 2026
Screenshot_20261113-183551_1
  • Bitung
  • DPRD SULUT
  • Headline
  • Manado
  • Minut
  • Pemprov Sulut

Keren! Nick Lomban Raih Penghargaan Legislator Muda Inovatif Forward Award 2026, Singkirkan Pierre Makisanti dan Dhea Lumenta

Achmad Husain 13 November 2026

Redaksi,Pedomam Siber,Suarasulut.com, [email protected] | ReviewNews by AF themes.
Go to mobile version