MANADO – Persoalan akurasi data warga kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Manado. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data ManadoHub yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Wali Kota Manado Andrei Angouw secara langsung menguliti berbagai persoalan pendataan yang berpotensi mengganggu kebijakan pemerintah hingga penyaluran bantuan sosial.
Di hadapan para camat, lurah, ketua lingkungan, operator data dan tim ManadoHub, Andrei menyoroti sejumlah temuan terkait data warga yang belum valid, mulai dari identitas pekerjaan yang tidak jelas hingga status domisili yang belum terverifikasi.
“Data yang tidak akurat akan berdampak langsung pada kebijakan pemerintah dan berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran,” tegas Andrei saat memimpin sesi dialog dan evaluasi lapangan.
Dalam forum tersebut, Andrei secara detail menelusuri sejumlah kasus pendataan warga yang dinilai bermasalah. Salah satu fokus utama adalah validitas data penerima bantuan sosial yang harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan berdasarkan hasil pendataan yang benar.
Selain itu, perpindahan penduduk antarwilayah juga menjadi perhatian khusus. Menurut Andrei, data warga yang telah berpindah domisili namun masih tercatat sebagai penduduk Kota Manado berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan keuangan daerah.
Mengingatkan bahwa ketidaksesuaian data tersebut dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila anggaran pemerintah masih digunakan untuk warga yang sebenarnya tidak lagi berdomisili di Manado.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pembaruan data sejak kelahiran warga hingga perubahan status kependudukan lainnya.
Kelalaian dalam proses input data dapat memicu masalah yang lebih kompleks ketika warga membutuhkan layanan pemerintah atau masuk dalam program bantuan sosial.
Berbagai persoalan yang muncul dalam proses pendataan dinilai memiliki dampak luas terhadap pelaksanaan program di sejumlah perangkat daerah, termasuk Kominfo melalui ManadoHub, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Tenaga Kerja.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Manado menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas basis data warga sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.(***)