SANGIHE– Setelah lama tak tersentuh penyesuaian, tarif tenaga bongkar muat di Pelabuhan Tahuna akhirnya menjadi sorotan serius—mendorong Bupati Kepulauan Sangihe turun langsung memimpin langkah pembenahan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai mengakselerasi pembenahan sistem kepelabuhanan, menyusul stagnasi tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Penyelarasan dan Harmonisasi Kesepakatan Bersama yang digelar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas IIB Tahuna, Selasa (28/4/2026), yang dihadiri langsung Bupati Sangihe, Michael Thungari.
Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai pihak strategis, mulai dari otoritas pelabuhan, pelaku usaha, hingga serikat pekerja. Fokus utama pembahasan adalah rencana penyesuaian tarif TKBM dengan mempertimbangkan tekanan inflasi serta prinsip keadilan ekonomi bagi para pekerja.
Tak hanya soal tarif, forum juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme seluruh elemen kepelabuhanan guna menjaga kelancaran distribusi barang di wilayah kepulauan.
Selain itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap redaksi Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Terminal (PJPT) untuk memperjelas regulasi, meminimalisir potensi kerugian, serta menciptakan iklim usaha yang lebih transparan.
Langkah harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja pelabuhan di Sangihe.(***)
