SUARASULUT.COM, MITRA– Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar exit meeting terkait pemeriksaan kinerja pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Rabu (18/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Minahasa Tenggara tersebut menjadi agenda penyampaian hasil akhir pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Mitra.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI berfokus pada efektivitas pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan selama Tahun Anggaran 2025 hingga Semester I Tahun 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan bantuan operasional pendidikan berjalan sesuai ketentuan serta mampu mendukung kebutuhan layanan pendidikan secara optimal.
Mewakili Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Fredy Tuda menerima tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Dalam agenda tersebut, Wabup didampingi Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Inspektur Daerah Muchtar Wantasen, SE, Kepala BPKPD Halens Ryanlie Ole, SE, MSA., Ak, serta Kepala Dinas Pendidikan Phebe Punuindoong, SH, M.Pd.
Dari pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, hadir Pengendali Teknis Mashudi, Ketua Tim Steffy Viranisa Clara Supit, serta seluruh anggota tim pemeriksa.
Exit meeting merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan, karena menjadi ruang penyampaian hasil evaluasi, catatan pemeriksaan serta rekomendasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan pengelolaan program dan anggaran.
Pemkab Mitra menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pembenahan tata kelola bantuan operasional pendidikan. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Komitmen tindak lanjut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemkab Minahasa Tenggara berharap pengelolaan BOSP semakin tertib, tepat sasaran dan mampu menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.(***)
