MANADO– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat menggandeng PT Aneka Tambang (Antam) untuk merombak tata kelola pertambangan rakyat agar tidak lagi ada penambang yang dirugikan oleh sistem harga yang tidak adil.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat melalui penjajakan kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Pertemuan Gubernur Sulut dengan Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, di Jakarta pada Jumat (10/4), membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Pemprov Sulut menekankan pentingnya kehadiran negara melalui BUMN untuk memastikan hasil tambang rakyat terserap dengan harga yang layak, transparan, dan mengacu pada standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA).
Pemerintah menegaskan, kondisi di mana penambang rakyat dirugikan tidak boleh lagi terjadi di Sulawesi Utara.
Selain aspek pemasaran, kerja sama ini juga mencakup dukungan teknis dan edukasi agar kegiatan pertambangan rakyat dapat berjalan lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
Saat ini, pembahasan teknis masih terus didorong oleh tim ahli Antam bersama Dinas ESDM Sulut, dengan harapan kolaborasi ini segera terealisasi untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.(***)