Bedah APBD 2027! Komisi IV DPRD Sulut Panggil 6 OPD Strategis, Kawal Program Prioritas Rakyat

Manado, DPRD Sulawesi Utara mulai menggeber pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

 

Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) maraton bersama 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.

 

Rapat ini digelar dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada APBD 2027.

 

Adapun 6 OPD yang dipanggil yakni Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV. Suasana rapat berlangsung serius namun konstruktif, setiap OPD diminta memaparkan secara detail program kerja, target capaian, dan pagu anggaran yang dibutuhkan.

 

Dari Dinas Pariwisata, Komisi IV menekankan pentingnya program yang berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan desa wisata.

 

Sementara untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, didorong adanya inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat di era digital.

 

Isu krusial juga mengemuka saat mendengarkan paparan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait program pencegahan kekerasan dan stunting, serta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait penyiapan tenaga kerja lokal yang kompeten dan penurunan angka pengangguran.

 

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, Komisi IV memberikan atensi khusus terhadap isu penanganan sampah dan pengendalian pencemaran.

 

Sedangkan BPSDMD diminta untuk memastikan peningkatan kapasitas ASN yang profesional dan berintegritas.

 

“RDP ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD 2027 benar-benar dialokasikan untuk program yang pro-rakyat dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulut. Kami akan kawal ketat agar tidak ada program yang mubazir,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat.

 

Rapat Dengar Pendapat ini menjadi langkah awal Komisi IV untuk memastikan APBD 2027 tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera.