Manado, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dhea S Luminta, menyoroti tajam program kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Dhea dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, yang digelar di ruang Komisi II.
Dalam RDP tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan telah menjelaskan adanya kebutuhan atau usulan tambahan anggaran sebesar Rp9 M untuk pagu induk dan minta tambahan 400 jt Miliar untuk mendukung sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai daerah.
Namun, yang menjadi perhatian serius Dhea adalah terkait pengelolaan balai dan pelabuhan perikanan yang berada di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Disini dijelaskan anggaran untuk UPTD sebesar Rp97 juta sekian. Tetapi target PAD hanya 5 juta ini sangat minim. Mengingat dua daerah ini adalah daerah kepulauan. Mengapa demikian?” tanya Dhea dengan nada kritis, Selasa (27/10/2026) di ruang komisi II.
Menurut legislator perempuan tersebut, angka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5 Juta untuk dua daerah kepulauan yang memiliki potensi laut yang sangat besar adalah tidak masuk akal dan sangat minim.
Ia menilai, Sitaro dan Talaud sebagai daerah kepulauan seharusnya menjadi lumbung PAD dari sektor perikanan dan kelautan, bukan justru menyumbang target yang paling kecil.
“Potensi laut kita di Sitaro dan Talaud itu luar biasa besar. Kalau target PAD-nya hanya 5 juta, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Apakah balai pengolahannya tidak berfungsi maksimal? Atau pelabuhannya tidak produktif?” tegasnya.
Tak hanya itu, Dhea juga meminta Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membuka data secara transparan terkait capaian anggaran dan target PAD di tahun sebelumnya.
Ia ingin mengetahui secara rinci, UPTD mana yang capaiannya masih kurang, mana yang sudah over target, dan mana yang perlu ditambahkan anggaran agar lebih produktif di tahun 2027.
“Anggaran dan target PAD di tahun sebelumnya mana yang masih kurang dan mana yang perlu ditambahkan harus jelas. Jangan sampai kita menganggarkan besar tapi target PAD-nya kecil terus setiap tahun,” pungkas Dhea.
RDP Komisi II ini terus mendalami setiap usulan anggaran dari mitra kerja untuk memastikan APBD 2027 benar-benar efektif dan mampu mendongkrak PAD dari sektor unggulan kelautan dan perikanan Sulut.