Manado, Fenomena kelangkaan BBM dan antrean panjang yang mengular di sejumlah SPBU di Sulut membuat DPRD Sulut gerah.
DPRD Sulut akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Polda Sulut, di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
RDP mendesak ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela E. Paruntu dan Ketua Komisi II Inggried Sondakh.
Ketua DPRD Andi Silangen mengkritik keras kelangkaan BBM jenis Solar dan Pertalite sebagai *”Penyakit Kronis”* yang terus berulang setiap tahun. Ia menuntut Pertamina merumuskan langkah konkret dan berkelanjutan, bukan solusi tambal sulam.
Ketua Komisi II Inggried Sondakh mendesak evaluasi ketat sistem distribusi solar subsidi. Pertamina pun menjelaskan telah mengoptimalkan sistem barcode untuk verifikasi kendaraan agar penyaluran tepat sasaran.
Sementara Anggota DPRD Vionita Kuera dan Normans Luntungan menyoroti wilayah kepulauan. Mereka mendesak Pertamina mengevaluasi kuota dan memperjelas izin kapal pengangkut BBM ke kepulauan, karena keterlambatan pasokan sangat berdampak pada nelayan dan harga bahan pokok.
Dari Polda Sulut, Direskrimsus Kombes Pol. FX. Winardi Prabowo mengakui kelangkaan ini menunjukkan belum siapnya koordinasi saat situasi darurat distribusi energi terjadi.