MITRA — Setelah melalui rangkaian pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD, arah fiskal Kabupaten Minahasa Tenggara untuk sisa 2026 resmi berubah. DPRD Mitra secara aklamasi menetapkan Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda.
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Mitra di Soekarno Legislative Hall, Rabu (23/9/2026), yang dihadiri langsung Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli.
Ketua DPRD Mitra Chris Rumansi, SP, M.Si memimpin rapat tersebut bersama Wakil Ketua Katrien Mokodaser, SE.
Empat fraksi DPRD Mitra menyatakan persetujuan secara bulat melalui penyampaian pendapat akhir fraksi. Dengan keputusan tersebut, perubahan anggaran 2026 resmi memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan pemerintah daerah.
Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Bupati, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan ekonomi serta regulasi pemerintah pusat.
“P-APBD 2026” diarahkan untuk menjaga efektivitas program prioritas di sisa tahun anggaran, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas belanja.
Pemerintah daerah juga menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sembari melakukan efisiensi terhadap belanja.
Namun agenda fiskal Mitra tidak berhenti pada pengesahan P-APBD 2026.
Pada rapat paripurna berikutnya, DPRD langsung memasuki Pembicaraan Tingkat Pertama atas Ranperda APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2027.
Keempat fraksi kembali menyatakan menerima secara aklamasi untuk selanjutnya dibahas melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Untuk APBD 2027, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran pada efisiensi dan prinsip value for money, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi perhatian utama karena menjadi penopang perekonomian daerah.
Pemerintah juga menempatkan pengembangan UMKM, infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator serta seluruh camat se-Kabupaten Minahasa Tenggara.(***)