MANADO — Pendapatan daerah menjadi salah satu kunci gerak pembangunan Kota Manado, dan pemerintah kini mendorong penguatan penerimaan pajak sekaligus transformasi pelayanan melalui peluncuran layanan digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Pendapatan Daerah sekaligus launching pelayanan digital PBB di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut mempertemukan jajaran pemerintah hingga tingkat lingkungan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan berbagai potensi daerah dapat terdata serta dikelola secara optimal.
Sekretaris Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.Ph., Kakanwil Jasa Raharja Sulut, Kepala Bapenda Sulut Jun E. Silangen, Kepala Bapenda Kota Manado Jeffry Mongdong, serta Kepala Dinas Kominfo Yanti Mongkauw turut hadir bersama para camat, lurah dan ketua lingkungan se-Kota Manado.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, doa pembukaan dan laporan Kepala Bapenda Manado. Setelah itu, pemerintah memperkenalkan layanan PBB berbasis digital melalui penayangan video dan launching layanan tersebut.
Dalam arahannya, Andrei menegaskan bahwa penguatan pendapatan daerah tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu instansi.
Menurutnya, pembagian kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat hingga lingkungan harus diikuti dengan sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Jadi intinya torang bersinergi dalam setiap langkah kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang kita miliki,” kata Andrei.
Wali Kota juga meminta para kepala lingkungan lebih aktif mengidentifikasi persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Data mengenai kemiskinan ekstrem, keamanan dan ketertiban masyarakat, kepemilikan kendaraan hingga persoalan lainnya dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan.
PBB pun menjadi perhatian khusus. Intensifikasi penerimaan PBB didorong agar semakin memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, persoalan kebersihan juga ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Menutup arahannya, Andrei meminta seluruh peserta mengikuti materi dari Bapenda Sulut dan Jasa Raharja dengan serius. Ia menilai informasi yang diberikan dalam rakor tersebut merupakan bekal penting untuk memperkuat kerja pemerintahan hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.(***)