BOLTARA— Arah baru pengelolaan anggaran Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai dipertaruhkan setela rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 resmi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (26/8/2026).
Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri langsung agenda paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Boltara.
Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi tahapan penting dalam pembahasan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltara, unsur Kejaksaan Negeri dan Polres Boltara, Sekretaris Daerah, perwakilan BPS dan Kantor Pertanahan, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, perwakilan BPJS Boltara, pimpinan Bank SulutGo, serta tenaga ahli fraksi.
Dengan masuknya rancangan KUPA-PPAS ke forum paripurna, pembahasan perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.(***)
