BOLTIM – Polemik mengenai pertambangan rakyat kembali menjadi perhatian. Persoalan tambang tidak semestinya hanya ditempatkan dalam kerangka izin dan penertiban, tetapi juga perlu dilihat dari sisi sosial-ekonomi masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Di tengah tuntutan terhadap kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, terdapat realitas lain yang tidak boleh diabaikan. Bagi sebagian masyarakat, pertambangan merupakan sumber penghidupan utama.
Di wilayah Panang dan Benteng, aktivitas pertambangan disebut telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut dikenal memiliki perjalanan panjang dalam aktivitas pertambangan sejak masa kolonial Belanda.
Pengetahuan mengenai pekerjaan tambang kemudian berkembang dari generasi ke generasi dan menjadi salah satu bagian dari dinamika ekonomi masyarakat setempat.
Karena itu, setiap kebijakan mengenai pertambangan rakyat dinilai perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Penegakan hukum tetap penting untuk menjaga tata kelola pertambangan. Namun, pendekatan yang hanya berorientasi pada penertiban tanpa menghadirkan solusi ekonomi berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
NEGARA DITUNTUT HADIR, BUKAN HANYA MENERTIBKAN
Bagi pekerja tambang rakyat, penghasilan yang diperoleh bukan sekadar angka dalam perhitungan ekonomi. Pendapatan tersebut dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan rumah tangga, keberlangsungan pendidikan anak, hingga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Atas dasar itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif.
Jika terdapat aktivitas pertambangan rakyat yang bermasalah dari sisi legalitas, penyelesaiannya idealnya tidak berhenti pada penindakan. Langkah tersebut perlu diikuti dengan pembinaan, penataan, pemberian kepastian hukum, serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh mengabaikan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan pertambangan rakyat pada akhirnya menjadi ujian bagi negara dalam menyeimbangkan tiga kepentingan besar, yakni kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Jika hanya hukum yang ditegakkan tanpa memperhatikan kondisi sosial, masyarakat kecil berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Sebaliknya, jika alasan ekonomi dijadikan pembenaran untuk mengabaikan aturan dan lingkungan, persoalan baru juga dapat muncul bagi generasi mendatang.
Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari formulasi penyelesaian yang mampu memberikan kepastian tanpa mematikan sumber kehidupan masyarakat.
Pertambangan rakyat bukan sekadar persoalan mineral yang berada di dalam tanah. Di baliknya terdapat kehidupan manusia, keluarga, sejarah, dan denyut ekonomi masyarakat.
Maka, kebijakan pertambangan harus mampu memastikan bahwa penegakan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaan, sementara kepentingan masyarakat juga tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan. (***)