MITRA — Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan dengan upacara dan seremoni. Di Minahasa Tenggara, momentum HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI dijadikan ruang refleksi bagi aparatur pemerintah untuk memperkuat integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Ibadah Bersama Pemkab Minahasa Tenggara Bulan Agustus 2026, yang dirangkaikan dengan Ibadah Syukur HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gereja GMIM Sion Lowu, Wilayah Ratahan, Kamis (13/8/2026).
Ibadah dipimpin Ketua BPMW Ratahan, Pdt. Jus Julius Talumantak, S.Th. Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda hadir mewakili Bupati sekaligus mengikuti ibadah bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Fredy menyebut momentum tersebut memiliki makna khusus karena mempertemukan nilai spiritual dengan semangat nasionalisme.
Menurutnya, ibadah syukur bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, tetapi menjadi kesempatan untuk kembali merefleksikan penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, seluruh aparatur pemerintah diingatkan agar memaknai kemerdekaan melalui kerja nyata.
“Kemerdekaan bagi seorang abdi negara saat ini diwujudkan lewat komitmen, integritas, dan dedikasi dalam pelayanan publik,” demikian pesan yang disampaikan Wakil Bupati.
Jajaran Pemkab Mitra juga didorong untuk membebaskan birokrasi dari kemalasan, praktik yang merugikan masyarakat, maupun ego sektoral.
Menghadapi paruh kedua tahun anggaran 2026 yang penuh tantangan, pemerintah daerah menekankan tiga agenda utama: meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan program strategis daerah, serta menjaga kekompakan dan profesionalitas kerja.
Selain itu, seluruh Kepala Perangkat Daerah, camat, ASN, lurah dan hukum tua diminta mengambil peran aktif dalam menyemarakkan HUT ke-81 RI di tengah masyarakat.
Semangat gotong royong, toleransi dan kedamaian harus terus diperkuat. Aparatur pemerintah juga diingatkan agar menjadi pelopor persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ibadah tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator/fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara.(***)

