Manado, Sebanyak 45 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara serentak menggelar kegiatan reses masa persidangan ketiga, Senin (3/8/2026). Reses ini menjadi wadah bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satunya dilakukan Anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado, Amir Liputo. Politisi senior tersebut menggelar pertemuan tatap muka dengan warga di Masjid At-Taqwa Singkil II, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado.
Kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat, pengurus masjid, RT, dan warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dalam dialog tersebut, Amir Liputo mencatat sejumlah aspirasi utama warga Singkil II.
Isu pertama yang paling banyak disoroti adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Warga mengeluhkan adanya kendala administrasi dan keterlambatan aktivasi kepesertaan yang berdampak pada pelayanan kesehatan.
Kedua, terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan penentuan data desil. Warga menilai masih banyak data yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
“PKH banyak orang-orang yang di data desilnya berubah. Desil 2 jadi 6,” ujar Amir Liputo menirukan keluhan warga.
Menurut warga, perubahan desil ini membuat sebagian masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara yang dinilai mampu justru masuk.
Ketiga, menjamurnya pinjaman online. Amir menyebut banyak masyarakat yang terlilit utang pinjol karena himpitan ekonomi.
“Bahwa keadaan di lapangan sekarang ini masyarakat lagi dalam kondisi ekonomi lemah,” tegas Amir.
Menanggapi persoalan data desil, Amir Liputo menjelaskan bahwa data tersebut bisa diperbaiki asalkan ada data yang benar dan valid dari tingkat kelurahan.
“Prinsipnya desil itu bisa di rubah asalkan dapat memberikan data sebenarnya di kelurahan,” jelasnya.
Ia memberi contoh, ada warga yang rumahnya terlihat bagus, namun jika kepala keluarga sudah di PHK maka secara ekonomi masuk kategori rentan dan berhak masuk desil rendah.
“Contoh rumah bagus tapi kalau sudah di PHK pasti masuk desil. Jadi jangan hanya lihat fisik rumah,” katanya.
Amir meminta warga untuk aktif berkoordinasi dengan kelurahan dan saling mengawasi.
“Antar masyarakat saling mengawasi. Kalau ada tetangga yang memang layak tapi tidak masuk, laporkan ke kelurahan dengan data yang benar,” imbaunya.
Selain itu, Amir juga menyinggung pentingnya tertib administrasi kependudukan. Menurutnya, banyak program bantuan pemerintah yang tersendat karena data KTP dan KK tidak sinkron.
“Kalau masyarakat Manado tertib KTP, maka data bantuan sosial juga akan lebih tepat sasaran. Ini PR kita bersama,” ujarnya.
Keempat permintaan air bor dari masyarakat.
Ia berjanji akan membawa seluruh aspirasi ini ke rapat paripurna dan rapat kerja dengan mitra kerja DPRD Sulut, khususnya Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kependudukan.
“Kami di DPRD tugasnya menampung, memperjuangkan, dan mengawasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan warga hari ini bisa segera ditindaklanjuti,” tutup Amir Liputo .