SANGIHE– Ancaman pemadaman internet selama sekitar 10 hari di Kepulauan Sangihe memicu reaksi keras Bupati Michael Thungari yang menilai kondisi tersebut dapat melumpuhkan pelayanan publik, mengganggu layanan kesehatan, hingga menghambat pemulihan ekonomi daerah.
Rencana perbaikan kabel serat optik bawah laut Palapa Ring menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam pertemuan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BAKTI pada Selasa (28/7/2026), Bupati Michael Thungari menyampaikan langsung keberatan dan aspirasi masyarakat terkait potensi terhentinya layanan internet selama kurang lebih 10 hari.
Menurut Bupati, dampak pemadaman jaringan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Sebagai kabupaten induk di kawasan kepulauan, Sangihe menjadi pusat berbagai layanan pemerintahan, pelayanan publik, hingga rumah sakit rujukan yang sangat bergantung pada konektivitas internet.
Bupati menegaskan, gangguan jaringan datang di saat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari percepatan pemulihan ekonomi hingga penanganan berbagai kondisi pascabencana seperti aktivitas Gunung Awu, gempa bumi, dan banjir bandang.
Dalam situasi tersebut, akses internet menjadi kebutuhan vital untuk mendukung koordinasi medis, komunikasi darurat, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab Sangihe juga meminta Komdigi dan BAKTI memastikan perbaikan kabel kali ini benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah daerah berharap kapasitas bandwidth menjadi lebih stabil dan tidak kembali mengalami penurunan seperti yang dirasakan masyarakat setelah proses perbaikan sebelumnya.
Selain itu, pemerintah daerah mendesak operator seluler memberikan bentuk kompensasi kepada pelanggan yang terdampak, baik melalui penyesuaian masa aktif maupun kebijakan lain selama periode gangguan layanan berlangsung.
Sebagai solusi jangka panjang, Bupati Michael Thungari bersama kepala daerah Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Talaud sepakat mengirim surat bersama kepada Menteri Komdigi dan Menteri Keuangan. Usulan tersebut mendorong percepatan pembangunan jalur jaringan cadangan (redundancy) yang lebih aman terhadap ancaman aktivitas tektonik di kawasan Ring of Fire, sehingga konektivitas digital di wilayah perbatasan dapat terjamin.(***)
