Manado, Sejumlah kepala di Sulawesi Utara (Sulut) yang menerima bantuan dari Kementerian mengaku mendapatkan tekanan untuk menyetor uang. Dugaan praktik pungli ini disebut melibatkan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.
Pengakuan itu disampaikan beberapa kepala sekolah kepada suarasulut.com, bahwa kami sudah di panggil pada hari Selasa dan Rabu, (21-22/7/2026). Ia mengungkapkan ada pertemuan yang digelar secara tertutup dengan para kepala sekolah penerima bantuan.
“Hal ini disampaikan oleh beberapa kepsek yang merasa ditekan oleh Kabid untuk menyetor kepada pimpinan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut para Kepsek pun kaget. Mereka mengira ini pertemuan Dinas terkait tufoksi, ternyata yang hadir seorang pejabat struktural berinisial M yang disebut sebagai Kasub mengumpulkan Kepsek SMA/SMK penerima bantuan kementerian. Rapat itu juga dihadiri petinggi partai.
“Semua kepsek kaget kenapa mereka dikumpul. Padahal ini bantuan kementerian, secara pertanggungjawaban tidak harus kepada Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemprov Sulut,” kata sumber.
Sumber itu menambahkan, dalam pertemuan tersebut para kepala sekolah diminta menyiapkan sejumlah uang.
Yang membuat para kepala sekolah resah adalah adanya ancaman mutasi. Ancaman itu disebut disampaikan oleh Kabid SMA yang baru di Dinas Pendidikan Pemprov Sulut, Chemry Nojen Lebe.
“Kalau ngoni nyanda kase itu setoran doi bulan Agustus dapa roling ngoni samua,” demikian ancaman yang disampaikan, menurut pengakuan sumber.
Ancaman itu dinilai membuat sejumlah kepala sekolah merasa tidak nyaman dan khawatir terhadap kelanjutan tugas mereka.
Para kepala sekolah mengaku bantuan tersebut merupakan program langsung dari Kementerian sehingga pertanggungjawabannya tidak melalui Pemprov Sulut.
Untuk diketahui, ada juga beberapa kepsek sudah di hubungi langsung oleh Kabid akan di panggil menghadap Senin minggu depan.