MITRA– Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Minahasa Tenggara justru menutup APBD 2025 dengan satu keputusan penting: DPRD resmi menyetujui laporan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) resmi mengesahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan penting tersebut diambil melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua yang berlangsung di Soekarno Legislative Hall, Senin (13/07).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mitra Chris S. Rumansi, SP, M.Si itu dihadiri langsung Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD Mitra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 secara aklamasi. Persetujuan itu kemudian diperkuat melalui penandatanganan keputusan DPRD serta berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
Bupati Ronald Kandoli menyebut pengesahan tersebut menjadi bukti berjalannya fungsi pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi antara eksekutif dengan DPRD.
Menurutnya, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
“Proses ini merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Bupati.
Juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran (Banggar), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan.
Bupati memastikan seluruh laporan keuangan APBD 2025 telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Berbagai koreksi, penyesuaian anggaran, hingga perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) disebut telah diselaraskan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menutup sambutannya, Ronald Kandoli mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas daerah dan memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, serta masyarakat.
Bupati optimistis kolaborasi eksekutif dan legislatif akan menjadi modal penting dalam mendorong Minahasa Tenggara menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.(***)