Manado, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara Hendry Walukouw partai demokrar menyampaikan penegasan keras saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappeda Sulut, Selasa (30/6/2026), di Gedung Cengkeh.
Ia meminta Bappeda serius mengawal progres anggaran dan merealisasikan aspirasi masyarakat, khususnya perbaikan jalan provinsi yang rusak.
Saat RDP berlangsung, Hendry Walukouw membuka dengan catatan umum soal efisiensi anggaran. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi nasional, kinerja Bappeda Sulut masih berjalan normal.
“Di tengah efisien berjalan masih normal saja. Saya hanya ingin mendengar progres anggaran yang disiapkan Bappeda untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang ada di Sulut,” tegasnya.
Bagi Anggota DPRD Sulut dua periode ini, publik tidak butuh jargon. Yang dibutuhkan warga adalah bukti nyata. Proyek jalan mulus, jembatan layak, dan fasilitas publik berfungsi. Karena itu ia mendesak Bappeda memaparkan secara detail progres realisasi anggaran, bukan hanya angka di atas kertas.
Sindirannya makin tajam saat menyinggung kontras antara prestasi Pemprov Sulut dengan kondisi infrastruktur di lapangan.
“Kedua, Pemprov banyak prestasi, tetapi di mata masyarakat tidak kelihatan sarana dan prasarana yang rusak,” ujarnya.
Hendry menyebut, keluhan paling banyak masuk ke DPRD lewat masa reses justru soal jalan provinsi yang berlubang, bergelombang, dan membahayakan pengguna. Namun realisasinya minim.
“Kiranya mendapat perhatian Bappeda. Tolong diakomodir aspirasi yang disampaikan kepada kami Anggota DPRD Sulut lewat reses. Dari tiga tahun lalu sampai reses terakhir sedikit aspirasi yang terealisasi terkait jalan-jalan provinsi,” tegasnya.
Dengan permintaan konkret dari masyarakat kepada kami Anggota DPRD Sulut ke Bappeda, gunakan momentum APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi.
“Minta tolong APBD Perubahan bisa mendapatkan perhatian,” pintanya.
Ia berharap Bappeda tidak hanya jadi perencana di atas meja, tapi juga memastikan aspirasi reses DPRD benar-benar masuk dalam penganggaran.
Menurutnya, jalan provinsi yang rusak adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau itu tak tersentuh, maka capaian prestasi Pemprov tidak akan dirasakan langsung oleh rakyat.
Pernyataan Hendry Walukouw ini menjadi tamparan sekaligus dorongan agar Bappeda Sulut meningkatkan keberpihakan anggaran pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya target indikator makro.
Menanggapi sorotan Anggota DPRD Hendry Walukouw soal jalan rusak yang belum terealisasi, Elvira Katuuk mengakui adanya gap persepsi.
“Kami memahami ada persepsi anomali, tidak singkron antara capaian dan hasil di lapangan,” ujar Elvira saat RDP Komisi I DPRD Sulut, di Gedung Cengkeh.
Menurutnya, anomali itu muncul karena indikator makro seperti Indeks Pembangunan Daerah belum otomatis mencerminkan kondisi fisik jalan per segmen. Karena itu Bappeda mendorong validasi data berbasis lapangan agar lebih akurat.
Untuk merespons tuntutan masyarakat yang masuk lewat DPRD, Bappeda Sulut mengaku sudah mengundang OPD teknis terkait.
“Menggapai permintaan masyarakat kami sudah mengundang BPJN, PUPR, Perkim, dan lainnya,” jelas Elvira.
Koordinasi lintas sektor ini bertujuan menyamakan data kerusakan jalan, kewenangan penanganan, serta skema pembiayaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Elvira memaparkan Bappeda menggunakan sistem PKLMN untuk menentukan prioritas penanganan. PKLMN atau Pemeringkatan Kondisi Jalan, Lintas, dan Mantap Nasional menjadi dasar pemetaan.
“PKLMN dalam sistem ini mana jalan yang perlu penanganan secara prioritas. Tingkat kemantapan dan kerusakannya tinggi,” terangnya.
Artinya, jalan provinsi dengan nilai kemantapan rendah dan tingkat kerusakan tinggi akan masuk daftar prioritas. Sistem ini dipakai agar anggaran tidak habis untuk jalan yang kerusakannya ringan, sementara ruas vital justru terbengkalai.
Bappeda juga melakukan analisa berdasarkan Standar Kinerja Pelayanan (SKP) terkait permintaan masyarakat. Dari analisa itu, Bappeda mengusulkan jalan-jalan tertentu masuk skema Inpres Jalan Daerah (IJD).